Indonesia Negara Berkembang Terbesar yang Tangani Perubahan Iklim
Jakarta, FORTUNE – Indonesia memiliki sejumlah upaya dukungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca seperti penetapan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) serta pengenalan pajak karbon. Keduanya memiliki payung hukum masing-masing.
“Indonesia telah menjadi salah satu dari sedikit negara, bahkan yang terbesar di negara berkembang, yang melakukan tindakan yang nyata terkait transisi energi yang adil dan terjangkau. Hal ini menunjukkan sinyal yang kuat tentang keseriusan Indonesia dalam menangani risiko perubahan iklim,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, dalam keterangan pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (2/11).
Pada konferensi perubahan iklim yang dikenal dengan Conference of the Parties (COP26)—berlangsung di Glasgow, Skotlandia—Indonesia juga berperan dalam mendorong negara-negara maju untuk mendanai negara berkembang. Ini berkait dengan mobilisasi dana hingga US$100 miliar per tahun oleh negara-negara maju.
Posisi strategis Indonesia di kancah internasional
Menteri Keuangan Indonesia dan Finlandia berperan menjadi co-chair Coalition of Finance Ministers for Climate Actions (2021-2023). Koalisi ini dijadwalkan akan mengadakan pertemuan urusan iklim dan keuangan pada Rabu (3/11) di Roma, Italia. Selain itu, Indonesia akan berperan sebagai presidensi KTT G20 pada 2022 dan mengetuai ASEAN pada 2023.
Berbagai peran ini dinilai akan memberi Indonesia posisi strategis di kancah internasional. Dengan begitu, Indonesia berpeluang mendorong negara-negara lain mencapai target pengendalian perubahan iklim global.
“Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan keterlibatan aktif di forum-forum internasional, termasuk COP26 ini, sebagai sarana untuk memberi contoh kepada negara-negara lain dan mengkatalisasi kerja sama untuk memitigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim dengan tindakan nyata,” kata Febrio.