Jakarta, FORTUNE - Pemerintah memastikan akan menjalin komunikasi lebih mendalam dengan para investor asal Cina. Langkah ini diambil guna menanggapi surat resmi dari China Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Cina kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut menengarai adanya sejumlah kendala serius dalam iklim investasi di Tanah Air.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menegaskan pemerintah tidak melihat surat tersebut sebagai keluhan semata. Baginya, poin-poin yang disampaikan merupakan masukan berharga untuk perbaikan iklim usaha ke depan.
“Surat itu kan adalah surat kerisauan yang ada pada pelaku investasi Cina. Itu hal yang wajar-wajar aja,” kata Todotua di Jakarta, Rabu (13/5).
Sebelumnya, Kamar Dagang Cina menyampaikan kerisauan mereka atas kondisi investasi di Indonesia yang kian menantang. Para pengusaha asal Negeri Tirai Bambu tersebut mengaku telah menanamkan modal dalam skala besar. Mereka juga mengeklaim telah mematuhi segenap regulasi serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan program tanggung jawab sosial.
Akan tetapi, para investor menengarai munculnya berbagai hambatan yang mengganggu kelangsungan usaha. Kendala tersebut bersumber dari regulasi yang kian ketat serta implementasi kebijakan di lapangan yang dianggap tidak konsisten. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi pemodal asing.
“Permasalahan ini telah sangat mengganggu kegiatan usaha normal, secara langsung melemahkan kepercayaan investasi jangka panjang, serta menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi Tiongkok mengenai kondisi iklim usaha dan prospek masa depan mereka di Indonesia,” demikian petikan surat tersebut.
Secara spesifik, para pengusaha menyoroti kebijakan yang dianggap memberatkan pengoperasian usaha, terutama pada sektor sumber daya alam. Investor mengeluhkan lonjakan pajak, berbagai pungutan, serta royalti mineral yang meningkat signifikan. Hal ini berdampak langsung pada biaya produksi perusahaan.
Selain itu, intensitas pemeriksaan pajak yang makin ketat juga menjadi perhatian. Sanksi denda dalam jumlah besar dipandang menambah tekanan finansial bagi perusahaan yang tengah beroperasi.
Menanggapi hal tersebut, Todotua menilai catatan dari pelaku usaha justru menunjukkan tingginya perhatian investor terhadap keberlangsungan modal mereka. Pemerintah berkomitmen menciptakan suasana investasi yang lebih kondusif demi menjaga daya tarik nasional di kancah global.
“Tugas kita paling pertama menciptakan iklim investasi yang kondusif dan baik. Negara ini punya potensi sumber daya alam, permintaan pasar terbesar dengan populasi besar, dan wilayah yang strategis,” ujarnya.
Pemerintah juga tetap konsisten menjalankan agenda hilirisasi yang merupakan bagian dari Asta Cita Kabinet Merah Putih. Sektor batu bara, minyak dan gas bumi, hingga agrikultur akan terus didorong untuk diolah di dalam negeri demi nilai tambah ekonomi.
“Harapannya, berbagai komoditi seperti batubara, oil and gas, agrikultur, itu pengolahannya bisa ada di sini. Sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan pertumbuhan ekonomi,” kata Todotua.