Jakarta, FORTUNE – Iran resmi memberlakukan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat terkait penguasaan jalur pelayaran strategis tersebut.
Mengutip laporan media pemerintah Press TV pada Selasa (5/5), setiap kapal yang akan melintasi Selat Hormuz kini diwajibkan mengikuti prosedur transit baru yang dikirim melalui surat elektronik.
Instruksi tersebut dikirim menggunakan alamat yang terhubung dengan Persian Gulf Strait Authority (PGSA) atau Otoritas Selat Teluk Persia, sebagaimana dilaporkan Middle East Monitor.
Dalam skema baru itu, seluruh kapal yang hendak melintas wajib mengikuti aturan navigasi dan kerangka kerja transit yang telah ditetapkan otoritas Iran sebelum memperoleh izin berlayar.
"Kapal-kapal tersebut kemudian diwajibkan untuk mematuhi kerangka kerja sebelum akhirnya menerima izin transit," demikian dilaporkan Press TV.
Kebijakan terbaru Teheran ini menandai meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas maritim di Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia. Kawasan tersebut menjadi titik penting perdagangan global karena sebagian besar pengiriman minyak internasional melewati rute itu.
Pengetatan pengawasan mulai diterapkan lebih agresif setelah pecah konflik antara Iran dengan AS dan Israel sejak 28 Februari 2026. Ketegangan tersebut memicu perang terbuka yang masih berlangsung hingga kini.
Situasi tersebut turut meningkatkan persaingan pengaruh dan kebijakan terkait akses pelayaran di kawasan Teluk.
Sejumlah pejabat Iran menegaskan bahwa setiap kapal harus mengikuti jalur yang telah ditentukan serta memperoleh otorisasi resmi sebelum memasuki wilayah transit.
Di sisi lain, AS dilaporkan telah mengerahkan armada angkatan lautnya ke kawasan tersebut guna mendukung keamanan dan memastikan kelancaran pelayaran kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.