Jakarta, FORTUNE - Presiden RI Joko Widodo meminta Pertamina dan PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghitung konsekuensi dari setiap penugasan yang diberikan pemerintah. Hal itu ia sampaikan saat memberi arahan kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, sebagaimana video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
Menurut Kepala negara, proyek penugasan dari pemerintah harus dikaji dan dikelola secara profesional dengan menghitung secara datail untung-ruginya. Jangan sampai, kata dia, proyek tersebut tidak layak dari sisi ekonomi tapi tetap dijalankan karena merupakan bagian dari penugasan pemerintah.
"Jangan sekali lagi, jangan 'numpangi', jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement tidak benar. Ini yang harus dihindari dengan yang namanya penugasan. Itu kelemahan BUMN, kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional, ada di situ. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya menjadi hilang," kata Presiden dalam pertemuan pada Selasa pekan lalu (16/11) itu.
Sebab, jika proyek tersebut tak layak secara ekonomi, dua perusahaan pelat merah tersebut akan kesulitan untuk melakukan sekuritisasi atas aset yang telah dibangun dalam rangka penungasan. "Karena penugasan wah mikirnya nggak dicek, nggak dikontrol. Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya, kemahalan harganya, sulit untuk disekuritisasi. Karena apa, itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang, ini yang harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," ujar Presiden.
Ia juga meminta Pertamina dan PLN untuk mengkomunikasikan berbagai persoalan yang dihadapi dengan kementerian terkait atau dengannya secara langsung. Terlebih, jika persoalan itu besar dan dilatarbelakangi unsur politis. "PLN dan Pertamina harus menjaga tata kelola dari tiap penugasan yang ada," jelasnya.