Kemiskinan Struktural: Pengertian, Penyebab, dan Ciri-Cirinya

Kemiskinan struktural adalah kondisi ketika sekelompok masyarakat tetap miskin karena struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil. Berbeda dengan kemiskinan individual yang biasanya terkait perilaku seseorang misalnya malas bekerja atau sakit berkepanjangan, kemiskinan struktural muncul karena faktor di luar kendali individu.

Menurut Yousuf Daas (2018), struktur politik, ekonomi, dan sosial yang tidak mendukung menciptakan hambatan sistematis sehingga masyarakat miskin tidak mampu menghasilkan pendapatan yang memadai. Dengan kata lain, akar permasalahannya bukan hanya karena individu tidak memiliki keterampilan atau modal, melainkan karena sistem yang berjalan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang.

Contohnya adalah ketika masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas, infrastruktur minim, serta layanan kesehatan terbatas. Situasi tersebut membuat mereka sulit meningkatkan kualitas hidup, sekalipun bekerja keras. 

Kemiskinan struktural berbeda dengan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, kemiskinan struktural terjadi karena faktor sistemik, sehingga meski bekerja keras, seseorang tetap sulit keluar dari kemiskinan.

Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi terjadinya kemiskinan struktural, antara lain:

1. Kebijakan ekonomi yang tidak adil

Fokus pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan kerap membuat jurang kaya-miskin semakin lebar. Kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok berduit menyebabkan masyarakat miskin semakin terpinggirkan.

2. Ketimpangan akses pendidikan

Pendidikan berkualitas masih terkonsentrasi di perkotaan, sementara masyarakat di desa sering tertinggal. Akibatnya, mereka sulit bersaing di pasar kerja modern.

3. Distribusi sumber daya yang tidak merata

Akses terhadap tanah, modal, dan teknologi banyak dikuasai oleh kelompok tertentu. Hal ini membuat akhirnya hanya menjadi buruh atau pekerja harian tanpa kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

4. Keterbatasan lapangan kerja

Struktur ekonomi yang belum merata membuat lapangan kerja formal lebih banyak tersedia di kota, sedangkan di desa masyarakat bergantung pada pekerjaan berupah rendah.

5. Kebijakan ekonomi yang kurang inklusif

Kebijakan pembangunan sering kali lebih berpihak pada sektor tertentu, sehingga masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat maksimal dari pertumbuhan ekonomi.

6. Korupsi dan Kolusi

Korupsi membuat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru dinikmati oleh pejabat. Akibatnya, masyarakat miskin kehilangan dukungan negara untuk pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan ekonomi.

7. Rendahnya Kualitas SDM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah menjadi cerminan keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Tanpa peningkatan kualitas SDM, masyarakat miskin akan semakin sulit bersaing di pasar kerja.

Menurut Edi Suharto (2005), beberapa ciri kemiskinan struktural antara lain:

• Kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan.

• Akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan transportasi.

• Tidak adanya jaminan masa depan karena kurangnya investasi dalam pendidikan dan keluarga.

• Kerentanan terhadap guncangan ekonomi maupun bencana sosial.

• Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya sumber daya alam yang bisa diakses.

• Sulit memperoleh pekerjaan layak dan berkelanjutan.

• Kelompok rentan seperti perempuan, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan minoritas semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan struktural tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan nasional. Dampak yang muncul di antaranya:

• Terhambatnya mobilitas sosial yang menyebabkan generasi baru tetap sulit keluar dari kemiskinan karena keterbatasan akses.

• Ketimpangan sosial yang melebar karena jurang antara kelompok kaya dan miskin semakin besar.

• Rendahnya produktivitas tenaga kerja. Masyarakat miskin kurang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. 

• Risiko sosial dan politik di mana kemiskinan yang terus berlangsung dapat memicu ketidakstabilan sosial.

Mengatasi kemiskinan struktural tidak cukup dengan bantuan langsung tunai atau program karitatif. Diperlukan perubahan struktural yang menyentuh akar masalah, di antaranya:

• Kebijakan ekonomi yang berpihak pada pemerataan.

• Distribusi aset produksi yang adil, seperti reforma agraria.

• Pemberantasan korupsi untuk memastikan anggaran negara digunakan tepat sasaran.

• Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

• Perlindungan kelompok rentan agar tidak terus-menerus terpinggirkan.

Jadi, kemiskinan struktural adalah permasalahan mendasar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan jangka pendek. Akar masalahnya ada pada sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Karena itu, solusinya harus menyeluruh, mulai dari reformasi kebijakan, pemerataan akses pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin.

Dengan strategi yang tepat, diharapkan kemiskinan struktural dapat ditekan sehingga pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. Apa penyebab utama kemiskinan di Indonesia?

   Kemiskinan dipicu oleh rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, serta ketimpangan ekonomi.

2. Bagaimana pemerintah mengurangi angka kemiskinan?

   Melalui program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.

3. Apakah angka kemiskinan di Indonesia menurun?

   Ya, secara umum angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, meskipun tantangan masih ada di daerah terpencil.