Jakarta, FORTUNE - Komitmen pembiayaan internasional untuk mendukung transisi energi di Indonesia melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) resmi mengalami peningkatan. Total komitmen pendanaan kini tercatat mencapai US$21,4 miliar, naik dari sebelumnya yang mencapai US$20 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pembaruan tersebut usai memimpin rapat koordinasi perkembangan JETP di Jakarta, Jumat (5/12). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara International Partners Group (IPG), lembaga keuangan global, serta sejumlah mitra pembangunan.
Airlangga mengatakan dari total US$21,4 miliar tersebut, komposisi pendanaan terdiri dari US$11 miliar yang berasal dari IPG dan sekitar US$10 miliar dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
“Hari ini kita melakukan rapat tindak lanjut JETP yang sangat komprehensif. Hadir perwakilan Uni Eropa, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), Asian Development Bank, World Bank, hingga GIZ. Selain itu, beberapa duta besar dari negara Eropa juga turut hadir,” ujar Airlangga.
Dia menilai komitmen ini sebagai sinyal kuat bahwa kepercayaan komunitas internasional terhadap proyek-proyek energi baru dan terbarukan di Indonesia kian tinggi.
Terkait progres penyaluran, dana yang berhasil dimobilisasi sejauh ini lewat skema JETP mencapai sekitar US$3,1 miliar. Sementara itu, sekitar US$5,5 miliar lainnya masih dalam proses negosiasi demi dapat dialokasikan ke berbagai proyek konkret.
Pemerintah juga telah memetakan sejumlah proyek prioritas dalam kerangka kerja sama ini. Beberapa inisiatif utama meliputi pembangunan green corridor di Sulawesi, program de-dieselisasi, pengembangan panas bumi di Sumatra, hingga proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) yang dikombinasikan dengan inisiatif AZEC.
Dalam forum tersebut, kepemimpinan JETP yang diwakili Jerman dan Jepang, bersama delegasi dari Italia, Prancis, Kanada, dan Inggris, turut memberikan masukan strategis. Para mitra mendorong Indonesia memprioritaskan pengembangan solar rooftop dan mempercepat pengembangan energi terbarukan lainnya.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya kejelasan dalam proses pengadaan dan tender proyek energi bersih. Dorongan ini sejalan dengan RUPTL PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 70 gigawatt.
Aspek inklusivitas transisi energi juga menjadi sorotan. Inggris dan Irlandia menyampaikan hasil studi Just Framework yang berisi langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
Di sisi lain, pemerintah Jepang mengapresiasi penyusunan JETP Progress Report 2025 yang tengah difinalisasi oleh Sekretariat JETP dan seluruh donor IPG.
Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan ketersediaan dana US$21,4 miliar adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui percepatan lintas kementerian.
“Task force JETP akan mempercepat pelaksanaan JP 2.0 agar dana yang tersedia ini betul-betul bisa mendorong arahan Bapak Presiden untuk mengakselerasi pencapaian NZE Indonesia,” ujarnya.