Kronologi Kasus Korupsi Haji, eks Menag Yaqut Diperiksa KPK

Kronologi kasus korupsi haji bermula pada Juni 2025 di mana KPK mengonfirmasi tengah menelusuri dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan kuota haji. Isu kuota haji ini sebenarnya sudah lama menjadi polemik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Bahkan, DPR sempat membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk menyelidiki penetapan kuota haji tahun 2024. Namun, pansus berakhir tanpa hasil konkret. 

Selain terbentur masa jabatan DPR periode 2019–2024 yang segera habis, dinamika politik menjelang Pemilu 2024 membuat investigasi di parlemen kehilangan arah. Meski demikian, hasil pansus memberi sinyal bahwa penetapan kuota haji menyimpan masalah yang patut ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Dalam tahap penyelidikan, KPK memanggil sejumlah pihak untuk memberikan keterangan. Bukan hanya pemilik perusahaan jasa perjalanan haji dan umrah, tetapi juga Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama kala itu.

Pada 8 Agustus 2025, Yaqut memenuhi panggilan penyidik. Kepada media, ia mengaku telah menjawab sejumlah pertanyaan, terutama soal pembagian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2024. Namun, ia enggan membeberkan detail pemeriksaan, termasuk apakah ada instruksi khusus dari pemerintah atau Presiden saat itu.

Sehari setelah Yaqut diperiksa, tepatnya 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan peningkatan status kasus ke tahap penyidikan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menjelaskan bahwa lembaga telah menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi terkait kuota haji.

KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dengan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam sprindik umum, identitas tersangka belum dicantumkan. Artinya, KPK meyakini adanya tindak pidana, tetapi belum secara resmi menetapkan pelaku.

Langkah tegas kembali diambil KPK pada 11 Agustus 2025. Lembaga antirasuah tersebut mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri bagi beberapa nama penting, termasuk Yaqut, Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Mashyur.

Menurut KPK, keberadaan mereka sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan. Larangan ini berlaku selama enam bulan, sehingga para pihak terkait harus tetap berada di Indonesia hingga proses hukum berjalan.

Tak cukup sampai di situ, sepekan setelah status naik ke penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan. Beberapa lokasi yang disasar meliputi kantor Kementerian Agama, rumah pihak terkait, serta kantor swasta penyedia jasa perjalanan haji.

Di kantor Maktour Travel, penyidik mendapati indikasi adanya upaya penghilangan barang bukti. Tindakan tersebut membuat KPK mempertimbangkan penerapan pasal obstruction of justice bagi pihak yang diduga merintangi penyidikan.

Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, aset properti, barang elektronik, hingga satu unit mobil dari lokasi berbeda. Pada 15 Agustus 2025, giliran rumah Yaqut di Jakarta Timur yang digeledah. Meski hasil penggeledahan belum diungkapkan ke publik, langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengurai dugaan rasuah tersebut.

Akar persoalan dalam kasus ini bermula dari pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 sebanyak 20 ribu jamaah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tambahan kuota seharusnya didistribusikan 92 persen untuk jamaah haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus.

Namun, realitasnya berbeda. Kuota tersebut justru dibagi rata 50:50 antara haji reguler dan haji khusus. Pembagian ini dilegalkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024. Dari kebijakan itu, sekitar 8.400 kuota haji reguler diduga dialihkan menjadi kuota haji khusus yang menguntungkan pihak travel.

KPK menduga adanya persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan pihak swasta dalam meloloskan pembagian kuota tersebut. Kerugian negara dari praktik ini diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun. Tak hanya itu, KPK juga mendalami adanya aliran dana ke pihak tertentu di balik penerbitan SK tersebut.

Hingga saat ini, KPK telah memeriksa banyak pihak, termasuk pejabat Kementerian Agama, pengusaha travel, hingga tokoh masyarakat. Salah satunya adalah Ustaz Khalid Basalamah yang turut dimintai keterangan.