Jakarta, FORTUNE - Keputusan pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai agregator ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai jawaban atas sengkarut struktural niaga ekspor yang akut. Kehadiran badan baru ini diproyeksikan bakal menyudahi praktik pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah (under-invoicing) yang ditaksir telah menguapkan keuangan negara hingga US$908 miliar atau lebih dari Rp15.980 triliun sepanjang 1991-2024.
Mantan Menteri Keuangan sekaligus Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies, Fuad Bawazier, menyatakan gagasan pembentukan agregator tunggal ini bukanlah barang baru dalam tata kelola ekonomi global maupun domestik.
Menurutnya pada Jumat (22/5), Indonesia kini membutuhkan instrumen perkasa yang mampu mengonsolidasikan pencatatan ekspor, memvalidasi kepatuhan harga, hingga mengawal repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) secara lebih sistematis ke dalam ekosistem keuangan nasional.
Selama ini, urusan ekspor komoditas mentah terkesan berjalan sendiri-sendiri, terfragmentasi di berbagai pintu pelabuhan, sehingga gagal memberikan sumbangsih optimal dalam memperkuat otot rupiah dan cadangan devisa nasional.
“Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi,” kata Fuad dalam keterangan tertulisnya.
Model agregasi ekspor parsial sebenarnya telah menyemai jejak sejarah yang panjang di Tanah Air. Fuad menunjuk tata kelola timah di bawah bendera PT Timah Tbk serta manajemen minyak dan gas bumi oleh SKK Migas lewat skema Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) sebagai contoh nyata bentuk agregasi yang terbukti berjalan.
Di panggung internasional, kiblat tata kelola semacam ini jamak dipraktikkan dan terbukti ampuh mendongkrak posisi tawar negara di pasar global. Fuad mencontohkan keberhasilan raksasa energi dunia seperti Saudi Aramco di Arab Saudi dan QatarEnergy di Qatar, hingga badan usaha dagang milik negara (state trading enterprise) seperti COFCO di Cina.
Sektor pangan dunia pun tak luput dari tren ini, sebagaimana terlihat pada ketangguhan model single-desk exporter yang diusung oleh Zespri untuk industri kiwi di Selandia Baru serta Fonterra di sektor susu.
Pengalaman global tersebut memperlihatkan betapa instrumen agregator ekspor mampu menghasilkan dampak ekonomi yang luas.
Saudi Aramco, misalnya, sanggup menorehkan laba bersih tahunan hingga US$161 miliar pada 2022. Lebih jauh lagi, eksistensi sovereign wealth fund kakap dunia—mulai dari Government Pension Fund Global milik Norwegia, Abu Dhabi Investment Authority, hingga Public Investment Fund milik Arab Saudi—pada dasarnya ditopang oleh kesuksesan pengelolaan ekspor SDA yang terpusat.
“"Ini menjadi referensi penting bahwa instrumen seperti DSI memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung penerimaan dan investasi jangka panjang Indonesia," kata Fuad.
Kendati di atas kertas pembentukan DSI diyakini relevan memperkuat fundamental ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global, Prasasti Center for Policy Studies mengingatkan bahwa batu ujian sesungguhnya terletak pada aspek eksekusi di lapangan.
Keberhasilan lembaga baru ini akan sangat bertumpu pada keandalan mekanisme implementasi serta kejelasan komunikasi kebijakan kepada para pelaku usaha dan investor.
Pemerintah memikul beban untuk meyakinkan dunia usaha agar tidak memicu kepanikan bermotif proteksionisme internal. Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengingatkan pentingnya menjaga koridor kebijakan agar DSI dipandang positif sebagai mesin transparansi, bukan instrumen pemaksaan sepihak.
“Kebijakan ini sangat baik secara substansi. Tantangannya adalah memastikan persepsi pasar dan industri tetap positif selama masa transisi,” ujar Piter.