Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah telah menolak tawaran utang yang diberikan oleh International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia senilai US$20 miliar hingga US$30 miliar. Tawaran tersebut diterima pada kunjungan Menteri Keuangan ke Amerika Serikat dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi (Spring Meeting) Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) pada 13 April 2026-17 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa kondisi APBN masih kuat. “Tapi saya bilang ya terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/4).
Purbaya menjelaskan, Indonesia saat ini masih memiliki dana yang cukup untuk mengatasi gejolak global. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki bantalan melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp420 triliun. “Mereka US$25 miliar untuk beberapa negara. Kita sendiri punya US$25 miliar yang kita pegang sendiri, jadi kondisi keunggulan kita masih aman,” katanya.
Dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi (Spring Meeting) Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) pada 13 April 2026-17 April 2026, Kementerian Keuangan juga bertemu dengan investor global.
Pertemuan tahunan yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Pembangunan, Gubernur Bank Sentral, anggota parlemen, eksekutif sektor swasta, perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO), pelaku usaha, akademisi, dan organisasi internasional ini membahas tantangan utama pembangunan global, termasuk prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pengentasan kemiskinan.
Menkeu optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan tahun 2026 sebesar 5,4 persen hingga 6 persen di tengah ketegangan global yang sedang berlangsung. Optimisme itu berasal dari basis ekonomi Indonesia yang solid, ditandai dengan surplus perdagangan selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026.
Selain itu, optimisme didorong dengan perekonomian Indonesia yang tangguh, dengan konsumsi rumah tangga yang kuat, pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, defisit fiskal yang terkelola, rasio utang terhadap PDB yang rendah, dan kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan.