Pemerintah Akan Beri Wewenang Daerah Bentuk Dana Abadi

Penguatan sistem Pajak Daerah dan retribusi Daerah dilakukan melalui restrukturisasi jenis pajak daerah, perluasan basis perpajakan daerah, penyederhanaan jenis retribusi daerah, dan harmonisasi dengan undang-undang Cipta kerja yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. 

Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, pemerintah melakukan penguatan dari tahap perencanaan, pengelolaan hingga pengawasan. Dalam hal perencanaan, penguatan dilakukan melalui pengelolaan belanja daerah yang berbasis kinerja terpadu dan berkelanjutan; simplifikasi dan sinkronisasi program daerah; serta standarisasi belanja daerah.

"Pengaturan ini ditujukan agar belanja daerah semakin fokus dan efisien dan pemanfaatannya semakin maksimal," jelasnya.

Kemudian, dalam hal pengelolaan, penguatan disiplin belanja daerah dilakukan dengan pengaturan alokasi yang lebih ketat, antara lain dengan berfokus pada layanan dasar publik. Selain itu, cara lain ialah dengan memenuhi amanat alokasi minimum sesuai peraturan perundang-undangan seperti pendidikan dan kesehatan. Pengendalian belanja pegawai dan penguatan belanja infrastruktur, serta penggunaan SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) yang sesuai dengan kinerja layanan publik juga tidak bisa dinafikan.

Sementara dalam hal pengawasan, penguatan dilakukan dengan melibatkan BPKP untuk memperkuat kapasitas pengawas intern pemerintah di tingkat daerah. "Hal ini dilakukan karena pemerintah menyadari bahwa sistem desentralisasi fiskal yang baik akan sangat tergantung pada kualitas dan integritas dari para pengelolanya yang merupakan ujung tombak di daerah," kata Sri Mulyani.

Sebagai catatan, sejak Undang-Undang otonomi daerah atau desentralisasi diterapkan pada 2004, tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah masih belum optimal. Ini terlihat dari masih rendahnya nilai reformasi birokrasi pemerintah daerah yang sebagian besar dalam predikat CC dan C.

Bahkan isu transparansi dan integritas sangat menonjol dan menjadi perhatian publik hingga saat ini. Tercatat, ada 127 kepala daerah yang telah menjadi terpidana kasus korupsi.

Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah tampak belum optimal dengan indikasi besarnya belanja birokrasi seperti belanja pegawai dan belanja belanja barang dan jasa yang rata-rata bahkan mencapai 59% dari total anggaran daerah dalam 3 tahun terakhir. 

"Juga kolaborasi antara daerah maupun dalam menciptakan daya tarik investment competitiveness dari daerah itu terlihat masih sangat terbatas," ujar Sri Mulyani.