Jakarta, FORTUNE - Pemerintah gencar membuka keran impor sapi untuk menarik investasi besar pada sektor peternakan, sekaligus mendukung program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan 40.500 ekor sapi impor telah masuk ke Indonesia, sebagai bagian dari target 150.000 ekor pada tahun ini.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyatakan pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator dalam mempermudah masuknya investasi pada sektor ini. Menurutnya, strategi tersebut telah menarik minat sejumlah calon investor besar dari Brasil, Vietnam, hingga Argentina.
“Ini ada emerging market, ada kesempatan. Kemudian, Kementerian Pertanian mendampingi, memfasilitasi apakah mencari lokasi, perizinan, itu kami bantu,” kata Sudaryono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (16/9).
Sebagai insentif utama, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 1,5 juta hektare yang berasal dari aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lahan ini ditawarkan kepada para investor yang serius untuk mengembangkan peternakan di Indonesia.
“Kami fasilitasi semua karena memang ada kebutuhan besar. Dari hitungan Ditjen PKH, sudah teridentifikasi 1,5 juta hektare lahan yang kami tawarkan kepada siapa pun investor yang masuk,” ujar Sudaryono, seraya menambahkan lahan itu milik Berdikari, Perhutani, dan PTPN.
Peningkatan populasi sapi pedaging dan perah ini diarahkan untuk memperkuat pasokan daging dan susu segar, yang menjadi komponen penting dalam program MBG. Sudaryono mengakui, saat ini jumlah peserta program baru mencapai 20 juta orang, sementara target yang dipatok hingga akhir tahun adalah 82,9 juta orang.
Lebih jauh, strategi ini dirancang untuk dampak jangka panjang. Kementan mencatat komitmen yang masuk hingga Mei 2025, dengan 196 pelaku usaha menyatakan kesiapan untuk mendatangkan hampir 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun mendatang.
Demi memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara merata, pemerintah juga mendorong penerapan model kemitraan antara investor besar dengan peternak rakyat.
Paralel dengan itu, Kementan tengah menyiapkan serangkaian regulasi turunan untuk memperkuat ekosistem persusuan nasional. Aturan tersebut mencakup kewajiban industri pengolahan susu menyerap susu segar dalam negeri (SSDN), revisi lokasi sentra sapi perah, hingga pembentukan rumah susu sebagai pusat hilirisasi untuk program gizi nasional.