ESDM Tunggu Data SPBU Swasta untuk Putuskan Impor atau Beli Pertamina
- Kementerian ESDM menunggu data resmi dari SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo mengenai volume kebutuhan dan spesifikasi BBM.
- Belum diputuskan apakah pasokan akan dipenuhi melalui impor tambahan atau dengan membeli langsung dari PT Pertamina (Persero).
- Penataan bisnis hilir migas dilakukan untuk penataan bisnis hilir migas demi kesesuaian standar dan mengantisipasi potensi risiko lainnya.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menunggu data resmi dari badan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo mengenai volume kebutuhan dan spesifikasi. Hal ini untuk menentukan mekanisme pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi yang saat ini mengalami kekosongan stok.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan pemerintah belum bisa memutuskan apakah pasokan akan dipenuhi melalui impor tambahan atau dengan membeli langsung dari PT Pertamina (Persero).
“Karena kami masih minta data ini. Kami ingin tahu berapa volume dan spesifikasi yang diinginkan badan usaha swasta. Dari situ baru bisa diputuskan apakah impor perlu ditambah atau cukup lewat stok Pertamina,” kata Laode usai rapat dengan perwakilan SPBU swasta di Kementerian EDM, Jakarta, Rabu (11/9).
Laode menambahkan, opsi penugasan impor tetap terbuka, tapi mekanismenya hanya bisa dilakukan satu pintu melalui Pertamina.
“Kalau ditugaskan untuk memenuhi swasta, berarti diberikan kesempatan lewat impor satu pintu. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu data dari swasta,” ujarnya.
Saat ini, Kementerian ESDM tengah menanti data kebutuhan pasokan BBM dari SPBU swasta dan data pasokan yang dimiliki Pertamina. Setelah itu, kementerian akan mensinkronisasi kedua data tersebut sebelum mengambil keputusan berikutnya.
Di sisi lain, Laode mengungkapkan bahwa Shell dan BP-AKR masih belum menyepakati opsi pembelian BBM dari Pertamina. Menurutnya, badan usaha hilir migas swasta tersebut meminta waktu untuk menyiapkan data yang diminta pemerintah.
“Belum, karena data dari swasta belum kami terima. Masih nunggu data, mereka setuju atau tidak, kita sudah nawarin solusinya,” ujar Laode.
Ia juga menyebut mekanisme jual-beli BBM tersebut telah disampaikan kepada seluruh perusahaan SPBU, meski enggan memerinci hal teknisnya.
“Sudah disampaikan juga bersama dengan Pertamina Patra Niaga. Tadi rapatnya semua hadir, ada Pertamina Patra Niaga, ada SPBU swasta,” ujarnya.
Laode menambahkan, opsi penugasan impor tetap terbuka, tetapi mekanismenya hanya bisa dilakukan satu pintu melalui Pertamina.
“Kalau ditugaskan untuk memenuhi swasta, berarti diberikan kesempatan lewat impor satu pintu, tapi sampai sekarang kami masih menunggu data dari swasta,” katanya.
Penataan bisnis hilir migas
Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan arahan pemerintah agar SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina bukan bertujuan menyulitkan SPBU swasta, melainkan bagian dari upaya penataan bisnis hilir migas.
“Ini adalah dalam rangka penataan. Ini akan kita selesaikan secepatnya,” ujarnya saat ditemui di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (11/9).
Sementara itu, Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai opsi, termasuk pembelian dari Pertamina. Namun, ia menekankan perlunya pembicaraan dua arah untuk memastikan kesesuaian standar dan mengantisipasi potensi risiko lainnya.
“Itu, kan, baru saran, ya. Kami tetap melihat apa pun potensinya, alternatif-alternatifnya. Jadi, tidak menutup kemungkinan,” kata Vanda.
