Kuota Impor BBM 2026 Belum Final, Ada Opsi Penambahan

Laode menjelaskan bahwa seluruh badan usaha swasta telah memasukkan pengajuan kuota impor untuk kebutuhan tahun depan. Informasi rinci mengenai alokasi yang disetujui masih menunggu keputusan Bahlil setelah evaluasi opsi-opsi yang disiapkan Ditjen Migas.

“Ini tadi pagi saya sedang rapat sama tim untuk paparan dulu di depan Pak Menteri opsi-opsinya seperti apa. Nah, minggu depan kita sudah insya Allah bisa dapatkan informasi opsinya seperti apa,” ujar Laode di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (10/12).

Sejauh ini, pemerintah masih meninjau skenario kenaikan kuota impor 10 persen sebagai salah satu alternatif. Meski demikian, Laode menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait implementasinya pada 2026.

Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah pada prinsipnya telah memberikan tambahan kuota impor sebesar 10 persen kepada SPBU swasta pada 2025.

“Jadi gini, untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambah 10 persen jadi 1,1 itu contoh,” ujar Bahlil, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9).

Untuk 2026, Bahlil mengindikasikan bahwa penambahan kuota pada level 110 persen tetap menjadi opsi utama. Namun ia membuka kemungkinan penyesuaian kembali apabila terdapat perkembangan tertentu.

“Sampai dengan hari ini, pikiran saya masih begitu ya (110 persen), terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana ya kita pikirkan lah ya,” jelasnya.

Opsi kenaikan 10 persen menjadi penting karena kuota di 2025 terbukti tidak mencukupi bagi beberapa SPBU swasta. Shell dan BP kehabisan kuota pada pertengahan Agustus 2025, sementara Vivo menyusul pada Oktober 2025.

Untuk menjaga stabilitas suplai saat kuota impor swasta habis, Kementerian ESDM menerapkan skema kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina Patra Niaga. Melalui mekanisme ini, badan usaha swasta dapat mengimpor BBM menggunakan kuota milik Pertamina.

Pendekatan tersebut memulihkan stok BBM non-subsidi, terutama RON 92, setelah pasokan sempat terganggu. BP mencatat pemulihan stok pada akhir Oktober 2025, disusul Vivo pada akhir November dan Shell pada awal Desember 2025.

Pertamina Patra Niaga tercatat telah menyalurkan total 430 ribu barel minyak ke tiga SPBU swasta hingga awal Desember 2025.

Pemerintah menilai skema kolaborasi menjadi penyangga distribusi hingga kuota impor 2026 ditetapkan, sekaligus menjaga kesinambungan layanan masyarakat.

Finalisasi kuota impor BBM 2026 menjadi krusial bagi SPBU swasta untuk menyusun strategi suplai sepanjang tahun mendatang.

Pemerintah menargetkan kebijakan akhir dapat mencerminkan kebutuhan pasar, stabilitas distribusi, dan pengendalian harga.

Dengan pengajuan dari badan usaha yang telah diterima serta opsi kenaikan kuota 10 persen yang masih dibahas, keputusan pekan depan akan menjadi acuan utama bagi perencanaan impor.