Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite bagi masyarakat kelompok ekonomi atas yang masuk desil 9 dan 10. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan sebelum 2027 atau pada akhir tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan uji coba dan penyusunan sistem pembatasan subsidi tersebut. Menurutnya, sistem di Pertamina sudah cukup siap untuk mendukung implementasi kebijakan.
“Beberapa bulan kemudian supaya kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Rabu (12/8).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan subsidi energi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Bahlil menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak menerima subsidi BBM. “Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10, masih kena, masih dapat subsidi,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan pembatasan subsidi tidak hanya didasarkan pada kelompok desil, tetapi juga akan mempertimbangkan jenis kendaraan. Dengan demikian, kendaraan mewah tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi. “Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan) tadi,” katanya.
Selain Pertalite, pemerintah juga tengah mengkaji pembatasan subsidi untuk seluruh komoditas subsidi di sektor minyak dan gas (migas), termasuk LPG. “Semuanya lagi di-exercise. Kita pingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran,” kata Bahlil.
Meski pembatasan subsidi berpotensi mengurangi nilai subsidi yang ditanggung negara, pemerintah belum menghitung besaran penghematan yang akan diperoleh.
Di sisi lain, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan meski harga minyak mentah dunia masih berfluktuasi. Sementara itu, bahan bakar non subsidi akan menyesuaikan dengan harga minyak dunia. “Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan,” ujar Bahlil.