BPKN Catat Aduan Konsumen Terkait Jasa Keuangan Mendominasi di 2021

Sementara itu, Ketua BPKN Rizal E. Halim menjelaskan sejak tahun 2005 – 2021 pihaknya telah mengirimkan 210 rekomendasi kepada kementerian/lembaga, namun hanya 48 kementerian/Lembaga yang sudah merespon rekomendasi BPKN.

“Banyaknya pengaduan ini, menjadi catatan karena BPKN-RI bukan Lembaga yang memiliki kewenangan menangani kasus, tetapi melihat tren pengaduan yang selalu meningkat menjadi ekspektasi masyarakat sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengadukan permasalahan yang dialami Konsumen,” kata dia.

Di luar pengaduan di sektor jasa keuangan, laporan yang diterima BPKN paling banyak juga berasal dari sektor e-commerce yang meningkat dari 315 pengaduan pada 2020 menjadi 491 pengaduan pada 2021.

Laporan di sektor perumahan turun dari 524 pengaduan menjadi 247 pengaduan pada 2021 dan laporan dari sektor jasa telekomunikasi berkurang dari 78 pengaduan pada 2020 menjadi 71 pengaduan pada 71.

Adapun total risiko kerugian konsumen dari seluruh pengaduan yang diterima ini nilainya mencapai Rp2,45 triliun pada 2021, jauh meningkat daripada risiko kerugian dari laporan pada 2020 yang hanya sekitar Rp493,92 miliar.

Selain data pengaduan, BPKN pun merilis proyeksi ekonomi global yang  akan tumbuh sebesar 4 persen pada tahun 2022. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dari proyeksi sebelumnya pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,1-5,6 persen.

Sementara untuk ekonomi Indonesia pada tahun 2022, BPKN memperkirakan pertumbuhannya bisa mencapai 4 - 4,1 persen, lebih baik dari tahun 2021 sebesar 3,5 - 3,7 persen.

Perbedaan proyeksi antara ekonomi global yang diprediksi menurun ini dikarenakan ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Tiongkok sedang mengalami tekanan. Sedangkan di Indonesia, menurunya kasus Covid-19 diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi serta berpotensi menjadi momentum akselerasi kebangkitan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari stabilitas indikator makro yang ada saat ini.

“Kondisi tersebut didasarkan dinamika dalam penanganan Covid 19 dan dampaknya yang begitu luas, juga tantangan struktural yang masih harus kita atasi di dalam perekonomian saat ini, maka strategi ke depan dalam kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, antisipatif, responsif, namun pragmatis, dan fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang,” tuturnya.