Perhapi Khawatir Pengelolaan Tambang oleh Koperasi Rugikan Lingkungan

08 Okt 2025, 16:33 WIB

Polisi segel lokasi tambang emas ilegal di Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan / Foto : Istimewa

Intinya sih...

Perhapi khawatir pengelolaan tambang oleh koperasi merugikan lingkungan
Kebijakan pemerintah yang mengizinkan koperasi kelola tambang mineral dan batu bara disorot.
Ada risiko pelanggaran aturan teknis dan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tambang oleh koperasi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyoroti kebijakan baru pemerintah yang mengizinkan koperasi mengelola tambang mineral dan batu bara.

Ketua Umum Perhapi, Sudirman Widhy, mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius, terutama terkait risiko pelanggaran aturan teknis dan kerusakan lingkungan.

Kekhawatiran ini muncul setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.39/2025 tentang perubahan kedua atas PP No.96/2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (Minerba).

Regulasi tersebut membuka peluang bagi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) secara prioritas, dengan luas maksimal hingga 2.500 hektare.

Menurut Sudirman, meski niat pemerintah mengakomodasi badan usaha kecil patut diapresiasi, tapi pengelolaan tambang bukanlah aktivitas sederhana yang bisa dijalankan tanpa kemampuan finansial dan teknis memadai.

“Sebuah operasional pertambangan yang baik dan benar memerlukan biaya modal yang sangat besar, dimulai dari eksplorasi, pemboran, kajian keekonomian dan lingkungan, hingga penyediaan dana jaminan reklamasi serta penutupan tambang,” kata Sudirman kepada Fortune Indonesia, Rabu (8/10)

Ia menambahkan, kekurangan modal sering kali membuat pelaku usaha kecil tergoda melakukan praktik tambang tanpa prosedur yang benar. Hal ini, kata dia, berisiko menimbulkan pelanggaran regulasi dan kerusakan lingkungan yang justru bisa merugikan negara.

“Kami khawatir jika mindset yang berkembang di sebagian pengelola koperasi dan UKM masih sebatas menggali dan mengambil bahan galian tanpa pemahaman teknis, maka dampaknya akan sangat merusak,” ujarnya.

Sudirman menjelaskan, dalam kondisi finansial terbatas, koperasi sebaiknya tidak menjadi pemegang IUP langsung, melainkan diarahkan menjadi penyedia jasa pertambangan bagi perusahaan pemegang izin yang telah memenuhi syarat. Dengan begitu, koperasi tetap bisa ikut menikmati hasil ekonomi dari sektor pertambangan tanpa menanggung risiko besar.

“Mereka bisa berperan sebagai kontraktor tambang, penyedia jasa angkutan, katering, keamanan, atau layanan transportasi karyawan. Semua itu tetap membuka peluang ekonomi tanpa harus memegang izin tambang,” katanya.

Telah menyampaikan keberatan

Perhapi, kata Sudirman, sejak awal proses revisi UU Minerba tahun 2025 telah menyampaikan keberatan terhadap rencana pemberian izin tambang bagi koperasi. Ia menilai niat baik pemerintah bisa lebih efektif jika difokuskan pada pemberdayaan masyarakat pada sektor penunjang tambang, bukan pada kegiatan inti eksplorasi dan eksploitasi.

Kekhawatiran Perhapi bukan tanpa dasar. Belum lama ini, Direktorat Jenderal Minerba menghentikan sementara sekitar 190 izin usaha pertambangan (IUP) karena tidak memenuhi kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

“Dari jumlah itu, tidak sedikit yang merupakan koperasi atau badan usaha kecil dan menengah. Ini membuktikan bahwa kekhawatiran kami memang nyata,” ujar Sudirman.

Ia menegaskan, kegiatan pertambangan memerlukan disiplin tinggi, tata kelola yang ketat, dan tanggung jawab lingkungan yang besar. Tanpa itu, upaya membuka partisipasi koperasi justru bisa berbalik arah—menjadi sumber masalah baru bagi keberlanjutan lingkungan dan reputasi sektor pertambangan nasional.

“Pertambangan bukan sekadar soal menggali kekayaan alam, tapi soal bagaimana mengelola sumber daya secara bertanggung jawab untuk kemakmuran jangka panjang,” kata Sudirman.