Ada Sanksi yang Menanti Perusahaan Tak Bayar THR Lebaran 2023

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan pemerintah berharap perusahaan patuh dalam membayarkan THR keagamaan kepada pekerja. Apalagi, menurutnya, kondisi perekonomian mulai membaik seiring pandemi Covid-19 yang mereda.

“Saya berharap tidak ada cerita perusahaan yang tidak membayarkan THR tahun ini,” katanya, seraya menambahkan pembayaran THR mesti secara penuh, dan tidak boleh dicicil, seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/3).

Berdasarkan catatan Kemnaker, tahun lalu terdapat 1.739 perusahaan yang diadukan terkait pemberian THR keagamaan. Dari jumlah tersebut,  1.185 perusahaan telah beroleh tindak lanjut dari pengawas ketenagakerjaan daerah.

Ida menyatakan pembayaran THR kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Aturan pembayaran THR ini, katanya, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terbaru, Lebaran 2023 jatuh pada Sabtu, 22 April 2023 dan Minggu, 23 April 2023. Itu berarti maksimal pembayaran THR berlangsung pada pada 15 April 2023.

THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk besarannya, pekerja atau buruh dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, berhak mendapatkan THR setara 1 bulan upah atau gaji. Sedangkan, bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional.