Jakarta, FORTUNE - Di hadapan para wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan mengakui karut-marut dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai gagal memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Pengakuan itu dia sampaikan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Dia mengatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi basis logistik pangan yang bermasalah untuk terus mengepul.
“Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kami tindak,” kata Prabowo dalam pidato yang juga disiarkan melalui kanal YouTube DPR-RI tersebut.
Guna menjaga kualitas asupan dan layanan, mantan Danjen Kopassus ini menginstruksikan seluruh jajaran pejabat daerah hingga anggota parlemen memperketat fungsi pengawasan. Maklum saja, radar pengawasan harus mengawal skala distribusi yang begitu luas lantaran program ini telah menjangkau puluhan juta perut setiap harinya.
Kendati dihantam badai operasional, rem kendali ekspansi program ini tampaknya belum akan diinjak. Prabowo membeberkan penetrasi pemenuhan gizi ini telah menjangkau 62,4 juta jiwa per hari. Angka tersebut setara 75 persen dari total target 82,9 juta penerima manfaat yang dibidik hingga pengujung 2026.
Secara terperinci, jaring pengaman pangan ini menyasar kelompok rentan yang terdiri atas 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868.000 ibu hamil. Dalam waktu dekat pemerintah juga berencana memperluas cakupan jatah pangan gizi ini kepada 500.000 lansia yang hidup sebatang kara.
Bagi Prabowo, manuver anggaran ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, melainkan pengejawantahan dari amanat tertinggi hukum negara demi membentengi masyarakat miskin.
“Karena apa? Itu adalah perintah Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar, bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara,” ujarnya.
Di balik rapor merah manajemen dapurnya, program nasional ini menjadi stimulus baru bagi urat nadi perekonomian di tingkat tapak. Kalkulasi pemerintah menunjukkan, satu unit dapur MBG mampu menciptakan perputaran uang hingga Rp45 juta per hari, atau setara dengan Rp900 juta per bulan.
Dalam rentang satu tahun, satu titik dapur sanggup menginjeksikan likuiditas ekonomi daerah hingga Rp10,8 miliar.
Efek domino ini juga mengaktifkan rantai pasok yang melibatkan 140.289 pemasok. Ekosistem logistik ini disokong oleh sektor riil, mencakup 58.935 pelaku UMKM, 13.144 koperasi, 678 kawasan distribusi pangan (KDMP), 1.381 BUMDes, 156 BUMDesma, serta 65.995 pemasok eksternal lainnya.
Hingga saat ini, ada 374.175 institusi sekolah yang menjadi titik labuh distribusi makanan bergizi ini. Dari sisi ketenagakerjaan, klaim pemerintah menyebutkan mega-proyek ini berhasil menyerap dan membuka lapangan penghidupan baru bagi 1.278.262 tenaga kerja di berbagai penjuru daerah.