Purbaya–Kepala BGN Buka Suara Soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Jakarta, FORTUNE - Masalah pengadaan motor listrik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengemuka di tengah khalayak kembali dijelaskan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Keduanya menegaskan tidak ada rencana pembelian baru pada tahun ini, sekaligus meluruskan isu yang beredar secara luas.

Purbaya mengaku telah mengecek langsung rencana pengadaan tersebut dan memastikan tidak ada alokasi baru pada 2026.

“Saya tanya semalam, tahun ini ada tidak. [Jawabannya] enggak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerin Keuangan, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia juga mengakui adanya kekeliruan komunikasi pada sisi internal kementeriannya terkait pengadaan sebelumnya.

“Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya. Seingat saya, saya tanya, [dan jawabannya] sudah ditolak. Tapi, ternyata, sebagian sudah sempat lolos,” kata Purbaya.

Menurutnya, sebagian pengadaan tersebut kemungkinan sudah diajukan sebelum dia menjabat sebagai menteri.

“Nanti kita lihat lagi ke depan, tapi yang jelas ke depan tidak ada lagi,” katanya.

Sementara itu, Dadan menjelaskan program pengadaan motor yang ramai di media sosial bukan kebijakan baru, melainkan telah direncanakan dalam anggaran 2025.

“[Pengadaan motor listrik] bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan realisasi anggaran baru terjadi pada 2026 karena mengikuti mekanisme keuangan negara.

“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025,” katanya.

Dari sisi realisasi, pengadaan tidak sepenuhnya terealisasi sesuai rencana awal. Dadan menyebut hingga batas waktu 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen atau 21.801 unit dari total kontrak 25.644 unit.

“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Ia juga meluruskan informasi yang beredar terkait jumlah unit.

“Informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar,” kata Dadan.

Lebih lanjut, BGN menekankan motor listrik yang diproduksi merupakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen dan diproduksi di Citeureup, Jawa Barat. Selain untuk mendukung operasional program, pengadaan ini juga diarahkan untuk mendorong industri nasional.

“Motor listrik ini belum didistribusikan. Kami memastikan seluruh proses administrasi, termasuk pencatatan sebagai BMN, diselesaikan terlebih dahulu agar penggunaannya tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.