Pemerintah Targetkan Devisa Dari Sektor Pariwisata US$39,4 Miliar
- Pemerintah menargetkan devisa pariwisata sebesar US$39,4 miliar atau 5% dari GDP nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
- Kebijakan Bebas Visa Kunjungan diperluas ke delapan negara potensial guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 2,5 juta orang.
- Pemerintah memperkuat ekosistem pariwisata melalui pengembangan KEK Pariwisata, peningkatan konektivitas bandara internasional, serta pembentukan Indonesia Quality Tourism Fund sebagai pendanaan alternatif.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah membidik perolehan devisa dari sektor pariwisata sebesar US$39,4 miliar atau 5 persen dari GDP nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Angkanya ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batubara dan sawit. Maka ini adalah domestic engine of growth yang harus kita pacu,” ujar Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, dikutip Kamis (21/5).
Airlangga mengatakan, di tengah dinamika global yang masih diliputi ketidakpastian, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan dalam mendukung perolehan devisa negara.
Pada periode awal 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,44 juta. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara tercatat sebesar 319 juta.
Dalam meningkatkan kualitas pariwisata, pemerintah mendorong peningkatan ekosistem destinasi melalui peningkatan standar keselamatan, perbaikan aksesibilitas dan konektivitas, salah satunya melalui perluasan pemberlakuan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi negara dengan pasar wisata mancanegara potensial.
Melalui kebijakan BVK, jumlah wisatawan mancanegara ditargetkan meningkat hingga 2,5 juta kunjungan dengan tahap awal menyasar negara Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kazakhstan, Belarus, dan Makau. Selain itu, pemerintah juga membidik peningkatan kunjungan permanent resident Singapura menuju kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata dan BUPP KEK (Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus), serta mendorong Indonesia Quality Tourism Fund sebagai skema pendanaan alternatif di luar skema APBN reguler.
Di samping itu, pemerintah juga menetapkan 11 KEK Pariwisata untuk menciptakan investasi yang lebih kondusif dan kompetitif, serta 37 bandara internasional baru.
“Saya berharap dengan kolaborasi seluruh pihak kita bisa sama-sama meningkatkan standar keamanan destinasi, memperkuat konektivitas dan aktivitas destinasi wisata, intehtasi perencanaan dari tujuan pariwisata, promosi dan branding dari destinasi pariwisata dan terkait dengan pelatihan dan sertifikasi,” kata Airlangga.
