Pemerintah Perpanjang WFH dan Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi
- Pemerintah memperpanjang kebijakan WFH bagi ASN dan sebagian sektor swasta selama dua bulan ke depan karena situasi geopolitik global yang masih belum stabil.
- Keputusan perpanjangan WFH dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.
- Pemerintah juga menyiapkan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor dan ekspor satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan berlaku mulai 1 Juni 2026.
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebagian sektor swasta selama dua bulan ke depan. Langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi rembetan gejolak geopolitik global akibat konflik bersenjata di Timur Tengah yang belum mereda. Keputusan tersebut digodok dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/5).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan perpanjangan pola kerja ini merupakan respons langsung terhadap situasi internasional yang tidak menentu. Ketegangan global saat ini dinilai menekan pasar energi dunia.
“Perang belum berakhir. Maka akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga usai rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Roda perekonomian nasional terus dibentengi dari ketidakpastian global. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara bersama jajaran menteri ekonomi membahas paket kebijakan ekonomi domestik demi menjaga stabilitas nasional. Selain Airlangga, rapat turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang,” kata Airlangga.
Kebijakan WFH ini telah dicanangkan sejak 1 April 2026. Melalui regulasi tersebut, pemerintah menetapkan pola kerja dari rumah setiap hari Jumat bagi ASN tertentu. Sektor vital seperti kesehatan dan keamanan tetap beroperasi normal di lapangan.
Langkah pengetatan ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Lonjakan harga energi akibat konflik Timur Tengah memaksa pemerintah mengambil tindakan preventif. Langkah ini dilakukan guna mengamankan pasokan energi di dalam negeri.
Selain memperpanjang WFH, kabinet juga mematangkan kesiapan implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pemerintah mengandalkan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas strategis. Kebijakan ini akan dimotori oleh BUMN khusus, PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Saat ini, pemerintah tengah memacu penyusunan berbagai aturan turunan, yang dipandang penting agar masa transisi berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi bagi pelaku usaha.
“Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan, sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” ujarnya.
Pemerintah langsung menggelar sosialisasi intensif dengan kalangan dunia usaha pada hari yang sama. Dialog ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai mekanisme ekspor baru lewat BUMN khusus tersebut.
“Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” kata Airlangga.
