WFH ASN Berlaku Mulai April 2026, Begini Aturannya

Pemerintah menetapkan penerapan WFH bagi ASN dilakukan satu hari dalam seminggu. Airlangga menegaskan kebijakan ini berlaku serentak di instansi pusat dan daerah.

"Penerapan work from home (WFH) bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3) malam.

Kebijakan ini mulai efektif per 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan atau hingga akhir Mei 2026. Penetapan hari Jumat didasarkan pada beban kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan hari kerja lainnya.

“Hari Jumat itu setengah, tidak sepenuh dari Senin sampai Kamis,” tuturnya.

Penerapan aturan WFH ASN menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam merespons dinamika global, termasuk krisis energi akibat eskalasi geopolitik. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi penggunaan energi dan mobilitas.

Airlangga menyebutkan, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap penghematan anggaran negara.

"Potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi dihemat sebesar Rp59 triliun," ujarnya.

Selain WFH, pemerintah juga menerapkan kebijakan efisiensi mobilitas melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri dibatasi hingga 50 persen sementara perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70 persen, kecuali untuk kendaraan operasional dan kendaraan listrik.

Di sisi lain, penggunaan transportasi publik juga didorong untuk menekan konsumsi energi.

Untuk memastikan implementasi berjalan sesuai ketentuan, pemerintah menyiapkan mekanisme pengawasan berbasis digital. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa ASN yang menjalani WFH akan dipantau melalui perangkat gawai masing-masing.

"Untuk meyakinkan ASN itu benar-benar masing-masing WFH, dan kita meminta handphone mereka itu aktif kita dapat mengetahui lokasi melalui geo-location namanya," ujar Tito.

Sistem pemantauan ini mengandalkan Global Positioning System (GPS) untuk memastikan ASN tetap berada di lokasi yang sesuai selama menjalankan WFH. Kebijakan ini disebut telah diterapkan sebelumnya dan dinilai efektif dalam menjaga disiplin kerja.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menyesuaikan kebijakan pendukung, seperti penambahan hari dan cakupan ruas jalan dalam program car free day, sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Tidak seluruh sektor dapat menerapkan kebijakan WFH. Pemerintah menetapkan sejumlah sektor tetap harus bekerja dari kantor atau lapangan demi menjaga layanan publik dan stabilitas ekonomi.

Sektor tersebut mencakup layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan juga dikecualikan dari kebijakan ini.

Pemerintah juga membuka opsi penerapan WFH bagi sektor swasta, meskipun implementasinya akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

“Penerapan work from home bagi sektor swasta ini yang diatur lebih lanjut melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha,” ujar Airlangga.

Pengaturan tersebut juga mencakup upaya efisiensi energi di lingkungan kerja. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing industri, termasuk BUMN dan BUMD.

Selain sektor kerja, pemerintah juga memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan normal. Proses belajar mengajar untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah dilakukan secara tatap muka selama lima hari dalam seminggu.

Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, khususnya semester empat ke atas, penyesuaian dilakukan berdasarkan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.