Prabowo Beberkan Cetak Biru APBN 2027, Ini Isi Lengkapnya

Postur fiskal disiapkan lebih konservatif dibandingkan target defisit dalam APBN 2026 yang sebesar 2,68 persen dari PDB. Prabowo menegaskan APBN akan diarahkan pada belanja yang efisien namun tetap produktif.

Belanja negara pada 2027 ditetapkan di kisaran 13,62 hingga 14,8 persen dari PDB. Sementara itu, penerimaan negara dioptimalkan pada rentang 11,82 hingga 12,40 persen PDB.

“Kita akan berjuang terus menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga kesehatan fiskal setelah realisasi defisit APBN 2025 sempat melebar menjadi 2,92 persen PDB. Pemerintah menilai ruang fiskal perlu dijaga di tengah dinamika global dan kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan KEM-PPKF memiliki posisi strategis karena menjadi dasar penyusunan APBN sekaligus alat mitigasi risiko ekonomi.

“KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga memiliki peran yang strategis karena bukan saja terkait rancang bangun postur APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu pendapatan negara, belanja negara, defisit dan pembiayaan; akan tetapi juga mengantisipasi berbagai risiko ekonomi yang dapat ditimbulkan baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Puan.

Selain postur fiskal, pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan RAPBN 2027. Target tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga harga minyak mentah Indonesia.

Berikut asumsi makro RAPBN 2027:

1. Pertumbuhan ekonomi: 5,8-6,5 persen 

2. Inflasi: 1,5-3,5 persen 

3. Nilai tukar rupiah: Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS 

4. Suku bunga SBN tenor 10 tahun: 6,5-7,3 persen 

5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP): 70-95 dolar AS per barel 

6. Lifting minyak: 602-615 ribu barel per hari 

7. Lifting gas: 934-977 ribu barel setara minyak per hari 

8. Pendapatan negara: 11,82-12,40 persen PDB 

9. Belanja negara: 13,62-14,80 persen PDB 

10. Defisit APBN: 1,80-2,40 persen PDB 

Prabowo menegaskan stabilitas rupiah akan menjadi fokus utama koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pemerintah.

“Nilai tukar kita jaga di Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS. Strategi fiskal dan moneter harus strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” tegasnya.

Melalui kombinasi kebijakan fiskal dan asumsi makro tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027. Angka itu diposisikan sebagai tahapan menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

“Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029,” tutur Prabowo.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan pada 2027 dipatok turun ke kisaran 6 hingga 6,5 persen, lebih rendah dibanding target 2026 sebesar 6,5 hingga 7,5 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran ditargetkan turun menjadi 4,3 hingga 4,87 persen. Pemerintah memasang target rasio gini sebesar 0,362 hingga 0,367, indeks modal manusia 0,575, indeks kesejahteraan petani 0,8038, serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen.

Puan Maharani mengatakan asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM-PPKF akan menjadi sinyal penting bagi pelaku usaha dan investor dalam membaca arah ekonomi nasional tahun depan.

“Asumsi makro dan arah fiskal dalam KEM PPKF juga akan memberi sinyal kepada investor, dunia usaha, pemerintah daerah, serta pelaku pasar, tentang ruang gerak perekonomian nasional pada tahun 2027,” ujar Puan.

Rancangan awal KEM-PPKF 2027 tersebut akan menjadi dasar pembahasan lanjutan RAPBN 2027 bersama DPR RI dalam beberapa bulan mendatang.