Komoditas Global Anjlok, Jokowi: Pemerintah Tak Bisa Intervensi Pasar

28 Sep 2022, 15:33 WIB

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke pasar Jailolo, Maluku Utara. (Tangkapan layar)

Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah tak bisa mengintervensi mekanisme pasar dalam merespons naik turunnya harga komoditas di pasar internasional.

Respons ini diungakpkan Jokowi usai menerima pertanyaan mengenai turunnya harga komoditas Kopra di Maluku Utara. “Sama dengan CPO kelapa sawit, sama seperti dulu waktu sawit jatuh, kopra juga sama,” ujarnya dalam keterangan pers saat mengunjungi Pasar Rakyat Jailolo, Halmahera Barat, Rabu (28/9).

Jokowi mengaku sudah bertemu dengan beberapa petani Kopra yang mengeluhkan turunnya harga Kopra di level petani. “Saya mau cek detail seperti apa problemnya, kalau memang (bisa), pemerintah akan mengintervensi, tapi mekanisme pasar tidak bisa diintervensi,” ujarnya.

Diketahui, harga kopra di Maluku Utara anjlok. Komoditas lokal Halmahera ini sebelumnya dihargai Rp7.500 per kilogram, namun turun menjadi Rp4.000 per kilogram per 26 September. Beberapa petani mengeluhkan, penurunan harga di petani ini akibat harga pabrik Kopra di Surabaya yang juga mengalami penurunan.

Naik turunnya harga komoditas

Kopra. (Wikimedia Commons)

Jokowi menyebut, saat ini terdapat beberapa komoditas yang turun, namun juga banyak yang naik. “Sekarang yang banyak naik batu bara, CPO (Crude palm oil), nikel. Nah, ini pas kopranya turun, belum tentu nanti (seterusnya), nanti akan naik, karena situasi dunia yang tidak pasti,” ucapnya.

Untuk memantau situasi di lapangan, Jokowi mengaku bakal meninjau langsung ke pasar-pasar di wilayah luar Jawa. “Untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan lokal, salah satunya pasar,” katanya.

Kopra merupakan daging buah kelapa yang dikeringkan dan berguna untuk diolah kembali menjadi berbagai produk turunan, seperti margarin maupun minyak goreng kelapa. Komoditas ini merupakan produk unggulan ekspor Indonesia dan menjadi sumber perkebunan utama di Maluku Utara.

Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke pasar Jailolo, Maluku Utara. (Tangkapan layar)

Di provinsi Maluku Utara kini terdapat industri tambang yang sudah mulai beralih dari produksi mentah ke smelter. “Pertumbuhan ekonomi pasti akan di atas rata-rata nasional, saya pastikan ini,” ujarnya.

Ternate merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, sekitar 7 persen. Angka ini jauh di atas pertumbuhan nasional hanya 5,4 persen.

“Mungkin, saya belum membandingkan dengan provinsi lain, Maluku Utara jadi salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi,” katanya. “Ini yang harus dijaga terus, produktivitas setiap Kabupaten, Kota, maupun Provinsi.”

Bantuan sosial

Presiden Jokowi menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat di Kantor Pos Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu (28/9). (dok. Setkab)

Dalam kunjungannya tersebut, Presiden juga menyempatkan diri mengunjungi Kantor Pos Jailolo, untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat. Bantuan sosial yang diserahkan oleh Kepala Negara yaitu bantuan masyarakat dari Presiden sebesar Rp1,2 juta, bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk bulan September dan Oktober sebesar Rp300 ribu, dan bantuan sembako.

Jokowi kembali mengingatkan warga untuk menggunakan bantuan sosial yang diberikan untuk hal-hal produktif. “Saya titip ini gunakan untuk hal-hal yang produktif, untuk anak sekolah boleh, untuk gizi anak boleh. Untuk beli handphone? Tidak boleh, ya. Jangan beli handphone, beli pulsa, beli baju baru, jangan dulu,” katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di Kabupaten Halmahera Barat terdapat 11.466 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM. Realisasi penyaluran BLT BBM di Kabupaten Halmahera Barat sendiri telah mencapai 76,83 persen atau sejumlah 8.847 KPM, per 26 September 2022.

Secara nasional, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Indonesia sudah mencapai 48,34 persen atau sekitar 7,77 juta penerima manfaat. Sedangkan, BLT BBM sudah 96,6 persen, dengan 19.955.471 penerima.