Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengetengahkan rencana besar untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Langkah ini diambil guna menempatkan PNM sebagai entitas di bawah pembinaan langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia memandang penting restrukturisasi demi mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM. Urgensi kian meningkat mengingat penyaluran kredit UMKM masih terjebak dalam tren pertumbuhan negatif hingga akhir 2025.
“Saya sedang berdiskusi dengan Danantara untuk mengambil salah satu unitnya, yaitu PNM. Namun, sampai sekarang belum diberikan. Jika nantinya disetujui, rencananya PNM akan saya gunakan sebagai penyalur KUR,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (4/2).
Dalam lanskap korporasi negara, Kemenkeu berencana memosisikan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV), serupa dengan status PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) dan PT Geo Dipa Energi. Saat ini, strategi dan analisis mendalam tengah digodok untuk memuluskan proses transisi tersebut.
Berdasarkan kalkulasi fiskal, pemerintah mengalokasikan subsidi bunga KUR sekitar Rp40 triliun per tahun. Dengan menarik PNM ke bawah kendali Kemenkeu, dana tersebut dapat dikelola sebagai pembiayaan langsung. Strategi ini diharapkan mampu menawarkan bunga yang lebih rendah bagi UMKM.
Bahkan, Purbaya memproyeksikan skema tersebut berpotensi menghimpun dana hingga Rp160 triliun dalam jangka waktu empat tahun ke depan.
“Saya seperti sudah punya satu bank kecil dengan modal Rp160 triliun. Itu sudah besar dan bisa memberikan KUR dengan skema yang lebih baik, sementara uang saya tidak hilang Rp40 triliun setiap tahun,” katanya.
Meski demikian, negosiasi dengan Danantara diakui masih berjalan alot. Sebagai alternatif solusi, Kemenkeu menyiapkan opsi skema ‘tukar guling’ aset antara PT PNM dengan PT Geo Dipa Energi.
Secara operasional, PNM merupakan aset strategis yang telah memberdayakan 22,7 juta nasabah perempuan hingga November 2025. Dengan 73 persen pembiayaan berbasis syariah, perusahaan ini memiliki daya jangkau luas melalui 4.655 kantor pelayanan di 36 provinsi.