Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan siap mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, jika terbukti menerima suap dalam kasus dugaan korupsi yang kini menyeret namanya.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi dugaan pejabat kepabenan tersebut menerima suap 213.600 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar dari Bos Blueray Cargo, John Field.
“Harusnya iya, kalau terbukti (menerima suap) iya,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5).
Nama Djaka sebelumnya muncul dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Tipikor pada Rabu (20/5).
Dalam persidangan tersebut, jaksa menyebut Djaka diduga ikut menerima aliran dana suap. Dugaan itu mencuat saat pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Meski isu tersebut berkembang, Purbaya mengaku masih berkomunikasi dengan Djaka hampir setiap hari. Namun, ia enggan menjelaskan apakah sudah secara langsung meminta klarifikasi kepada anak buahnya terkait tudingan tersebut.
“Saya enggak ikut campur. Saya takut dosa. Tapi yang jelas, saya mengerti apa yang terjadi,” ujar Purbaya.
Ia juga menolak membeberkan lebih jauh informasi yang diketahuinya mengenai kasus tersebut. Saat ditanya lebih lanjut, Purbaya hanya memberi jawaban singkat.
“Adalah,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras atas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat pidato perdana dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).
Dalam pidatonya, Prabowo meminta Purbaya segera mengevaluasi pimpinan Bea Cukai jika tidak mampu bekerja cepat dan memperbaiki tata kelola.
“Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menjadi bagian dari kritik Prabowo terhadap lemahnya pengawasan ekspor dan penerimaan negara. Ia juga menyoroti praktik penyelundupan serta manipulasi laporan ekspor yang dinilai merugikan negara selama bertahun-tahun. Menurutnya, pemerintah harus bekerja cepat dan responsif menghadapi tantangan ekonomi.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” katanya.