Jakarta, FORTUNE – Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China alias KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, mengungkap tiga masalah utama yang membuat pengerjaan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) molor. Kemungkinan, waktu pembangunan akan memanjang hingga 2023.
“Satu, masalah pendanaan. Kedua, pandemi Covid-19. Dan ketiga, teknis,” katanya di hadapan Komisi V DPR RI yang disiarkan secara virtual, Senin (7/2).
Menurut Dwiyana, para pemegang saham hingga April 2021 belum juga melakukan setoran modal secara penuh karena tertekan pandemi. Pemerintah pun akhirnya turun tangan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp4,3 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada akhir 2021.
Dana tersebut akan digunakan untuk pemenuhan base equity konsorsium BUMN Indonesia pada proyek kereta cepat, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). “Sehingga PT KAI yang akan mengambil alih WIKA sebagai leading sponsor dan artinya akan mendelusi sebagian saham dari PTPN VIII dan Jasa Marga,” ujarnya.
PSBI bersama konsorsium badan usaha Tiongkok, Beijing Yawan HSR Co. Ltd, membentuk perusahaan patungan, yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang menjadi pelaksana pembangunan dan penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Porsi saham PSBI di KCIC mayoritas adalah 60 persen. Sisanya yang 40 persen diambil konsorsium dari Tiongkok.
Selain PT KAI di PSBI, ada pula PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN),
Masalah kedua adalah pandemi yang berlarut-larut, yang membuat para pekerja tertular virus corona. Ia menyebut, ada sekitar 500 pekerja terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini tentu memperlambat pengerjaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “1500 pekerja lainnya harus dikarantina," yang memicu perlambatan pengerjaan di beberapa lokasi, katanya.