Resesi di Depan Mata, Bagaimana Fundamental Ekonomi Indonesia?
Jakarta, FORTUNE - Indonesia dihadapkan pada tantangan krisis global yang tak mudah pada 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo bahkan berkali-kali menyampaikan perlunya kewaspadaan untuk menghadapi ancaman resesi dunia yang ia sebut periode "gelap" di tahun depan.
Segendang sepenarian, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berkali-kali berbicara soal proyeksi suram perekonomian dunia yang akan merembet ke Indonesia. Beberapa di antaranya disebabkan inflasi global yang melonjak serta pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga. Dua hal tersebut membawa potensi krisis utang dan stagflasi di banyak negara tak terkecuali Indonesia.
Seperti diketahui, disrupsi suplai karena pandemi dan perang, dikombinasi dengan excessive stimulus fiskal dan moneter sebelum dan selama pandemi di negara maju telah menyebabkan volatilitas pasar keuangan global, capital outflow, pelemahan nilai tukar dan lonjakan biaya utang (cost of fund) di berbagai negara.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Bendahara Negara bahkan menyebut lonjakan biaya utang bakal menekan sepertiga negara di dunia dalam 4-6 bulan kedepan, "Baik karena kesulitan beban utang yang tinggi, ditambah lemahnya fundamental makro ekonomi dan isu stabilitas politik."
Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah rasio utang pemerintah cukup aman? Kemudian, apakah fundamental RI bisa tahan terhadap guncangan di 2023?
Rasio utang masih aman
Ekonom Senior cum mantan Menteri Keuangan Chatib Basri punya pandangan terkait hal ini. Untuk pertanyaan pertama, Ia memastikan bahwa krisis utang belum akan sampai ke negeri ini lantaran rasio utang terhadap PDB Indonesia masih dalam kondisi aman.
Indonesia, kata dia, berebeda dengan sepertiga negara yang ia sebut akan tertekan karena memiliki rasio utang yang sangat tinggi--di atas 60 persen sampai 100 persen PDB. Per Agustus 2022, rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di angka 38,3 persen.
“Even in the worst case scenario dengan rasio utang 40 persen dari PDB, ini masih relatif aman dengan kondisi seperti ini. Bunga cicilan kita sekitar 15 persen dari budget, di kita seharusnya kekhawatiran rasio utang tidak signifikan,” katanya dalam Mandiri Sekuritas Market Outlook, Kemarin (13/10).
Menurutnya, beberapa negara berkembang, terutama di Afrika, yang berpotensi tinggi mengalami krisis utang disebabkan karena mereka menaikkan defisit anggaran untuk mengatasi pandemi sehingga beban utangnya melonjak.
Sehinga, di tengah kondisi peningkatan suku bunga acuan bank sentral berbagai negara, seperti saat ini, mereka harus membayar bunga utang yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
Dua tahun lalu, Indonesia memang melakukan hal serupa dengan melonggarkan defisit APBN di atas 3 persen. Kendati demikian, peningkatan utang tak terjadi signifikan karena penerimaan negara terbantu oleh tingginya harga komoditas.
Dus, sebagai negara dengan risiko krisis utang yang lebih kecil, Indonesia justru diuntungkan di tengah volatilitas pasar keuangan global. “Dengan risiko krisis utang itu, orang mesti mencari relokasi termasuk ke kita. Itu sebabnya performance pasar modal kita lumayan,” katanya.