Jakarta, FORTUNE - Pemerintah tengah menyiapkan anggaran hingga Rp12 triliun untuk membiayai program pelatihan bahasa bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja di luar negeri.
Program ini merupakan bagian dari upaya memperluas peluang kerja bagi generasi muda Indonesia di pasar global.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/11).
Menurutnya, program ini akan difokuskan pada pelatihan bahasa dan keterampilan kerja pada sektor-sektor yang banyak dibutuhkan di luar negeri, seperti welder (juru las), caregiver, dan hospitality.
“Para lulusan SMA dan SMK yang mau ke luar negeri dipersiapkan beasiswa khusus,” ujar Muhaimin.
Meski belum mengungkap kuota peserta yang akan difasilitasi dalam program tersebut, dia memastikan pelaksanaannya akan dimulai pada akhir tahun.
Pemerintah berharap, bekal bahasa dan keahlian yang lebih baik itu akan memperbesar kemungkinan tenaga kerja Indonesia (TKI) bersaing di pasar tenaga kerja internasional yang berstandar tinggi.
Menurut Muhaimin, program ini berbeda dari inisiatif pelatihan tenaga kerja yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan rencana pemerintah mengalokasikan Rp8 triliun guna menyiapkan 500.000 tenaga kerja pada bidang pengelasan dan hospitality yang juga akan diberangkatkan ke luar negeri.
“Kalau program di Kemenko Perekonomian fokus pada peningkatan keterampilan teknis, kami di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat fokus pada peningkatan kemampuan bahasa dan kesiapan adaptasi tenaga kerja,” kata Muhaimin.
Dia pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemanfaatan fasilitas publik untuk mendukung UMKM di dalam negeri.
Pemerintah akan menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mewajibkan 30 persen fasilitas publik, seperti bandara, terminal, dan rest area, dimanfaatkan untuk kegiatan UMKM.
“Kami juga akan menjalankan program Pasar 1001 Malam, di mana fasilitas milik negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola," ujarnya.