Satgas BLBI Umumkan Aset BLBI yang Berhasil Dikembalikan ke Negara

Melalui keterangan pers kemarin, jumlah obligor yang telah dipanggil oleh Satgas BLBI adalah 8 orang, dan 6 di antaranya memenuhi panggilan. Sebagian dari yang memenuhi panggilan mengakui jumlah utangnya, tetapi sebagian lainnya menolak dan tidak berencana membayar.

Ada pun debitur yang sudah dipanggil, jumlahnya 14 orang dan semuanya memenuhi panggilan. Sebagian menerima jumlah utangnya dan berencana membayar, tapi sebagian lagi hanya mengakui sebagian jumlah utang. 

“Jadi, yang tadi disampaikan oleh Pak Menkopolhukam adalah pemanggilan batch pertama. Selanjutnya kami juga akan melakukan pemanggilan batch kedua. Nama-nama dari para obligor itu saat ini sedang diproses oleh pelaksana,” kata Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, selaku Ketua Pelaksana Satgas BLBI.

Rionald mengatakanSatgas BLBI tengah bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk melihat potensi tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam daftar panggilan pertama. 

Nama Siti Hardianti Rukmana (Tutut) dan Tommy Soeharto juga ada dalam daftar panggilan Satgas BLBI. Mereka diduga ikut terbelit utang dan pihak Satgas BLBI mengaku sudah menindaklanjutinya dengan berkomunikasi via kuasa hukum keduanya.

“Kami sudah bertemu dengan kuasa hukum pihak tersebut dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan kepada yang bersangkutan manakala penyelesaian tidak dapat dilakukan secara sukarela. Untuk yang akan kami lakukan, kita lihat nanti,” kata Rionald .

Kasus BLBI adalah permasalahan besar yang bermula dari krisis moneter 1998. Saat itu, Bank Indonesia (BI) mengucurkan dana kepada 48 bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilakukan oleh BI atas dasar perjanjian Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF), sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis keuangan.

Masalahnya, dana BLBI yang awalnya diberikan untuk menjaga likuiditas, belakangan justru malah diselewengkan. Bahkan, sejumlah obligor juga belum melunasi utangnya kepada pemerintah.

Melansir idntimes.com, pada awal 2000 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginvestigasi penyaluran dan penggunaan dana BLBI tersebut. Hasilnya, BPK pun mengungkap bahwa negara rugi hingga Rp138,7 triliun.

Dana BLBI tidak diambil langsung dari APBN, melainkan juga diupayakan melalui Surat Utang Negara (SUN) yang hingga kini masih dipegang oleh BI. Padahal, pokok utang dan bunga masih terus berjalan selama kurang lebih 22 tahun.

Hingga kini terdapat 48 obligor maupun debitur yang punya kewajiban membayar utang kepada negara dengan nilai Rp110,45 triliun. Ini menjadikan kasus BLBI sebagai kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk penagihan utang ini, akhirnya pemerintah membentuk Satgas BLBI yang terdiri atas beberapa kementerian atau lembaga yang bertugas mengejar nama-nama yang ada di dalam daftar penagihan, termasuk Tutut dan Tommy.