Soroti Ketahanan Pangan dan Energi, Jokowi Sampai Rapat Tiap Pekan
Jakarta, FORTUNE - Indonesia tengah menghadapi isu besar menyangkut ancaman krisis pangan hingga energi. Demi menghadapinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tiap pekan dia harus mengadakan rapat dengan para anggota Kabinet.
Ini berbeda dibandingkan dengan rapat urusan pangan dan energi yang dalam kondisi normal biasanya digelar enam bulan sekali. "Tapi semuanya sudah saya sampaikan harus siap," ujarnya dalam konferensi pers HUT TNI ke-77 yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube Sekretaris Kabinet, Rabu (5/10).
Jokowi mengatakan kekhawatiran akan ancaman disebut bukan lagi disebabkan oleh Covid-19 maupun dampak perang Rusia dan Ukraina, melainkan perubahan iklim. “Ini kita sudah mendapatkan [kemarau] basah lebih dari dua tahun. Yang saya takutkan kalau kita mendapatkan kering juga dalam waktu yang sama," ujarnya.
Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tapi saat sekarang. Parameternya, beberapa negara mulai mengalami hujan dan panas berlebihan. Di Indonesia, indikasinya bisa terlihat dari naiknya permukaan air laut di wilayah pesisir.
Untuk menghadapi situasi ini, Jokowi meminta sentra produksi harus disiapkan di beberapa tempat sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa masyarakat bakal kekurangan pasokan.
Swasembada beras sejak 2019
Kendati demikian, Jokowi menyebut Indonesia telah memiliki ketahanan pangan yang baik. Hal ini terbukti dari penghargaan International Rice Research Institute (IRR) yang menyatakan keberhasilan negeri ini dalam mencapai swasembada beras sejak 2019.
Oleh karena itu, dia meyakini bahwa Indonesia akan terbebas dari ancaman krisis pangan.
"Saya kira ini sebuah modal. Tetap harus diperbaiki terus dalam rangka ketahanan pangan kita lebih baik dan terus lebih baik," kata Jokowi.
Tahun depan presiden mengalokasikan Rp95 triliun untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam pelaksanaan APBN 2023. Lewat anggaran ketahanan pangan ini, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim investasi, penguatan sistem logistik pangan nasional, dan transformasi sistem pangan berkelanjutan.