Sri Mulyani Sebut UU HKPD Bisa Ungkit Penerimaan Daerah hingga 50%
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang baru disahkan di DPR, Selasa (7/12), bakal mengungkit penerimaan pajak daerah. Pasalnya, beleid yang menggantikan UU nomor 23 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRB) itu membuka batas tarif pajak yang boleh dipungut Pemda, meskipun jenis pajaknya berkurang.
"Untuk pajak dan retribusi daerah, adan penurunan jumlah jenis pajak dan jumlah retribusi, namun bukan untuk menurunkan pendapatan daerah tapi justru meningkatkan. Penyederhanaan ini adalah untuk menurunkan biaya administrasi atau compliance atau kepatuhan," ujarnya di DPR, Selasa (7/12).
Salah satu tarif yang batasnya dinaikkan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Dalam Pasal 41 UU HKPD, tarifnya ditetapkan maksimal 0,5 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) atau naik dari 0,3 persen yang berlaku saat ini.
Kemudian tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) juga disederhanakan menjadi paling tinggi 12 persen baik penyerahan pertama, kedua dan seterusnya. Dalam ketentuan sebelumnya, tarif BBN-KB ditetapkan paling tinggi 20 persen untuk penyerahan pertama, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya adalah 1 persen.
"Opsi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB juga dilakukan antara provinsi dan kota. Tujuannya menambah pendapatan pemerintah daerah kabupaten kota tanpa menambah beban wajib pajak," ujarnya.
Di luar itu, ada pula usulan retribusi baru berupa pengendalian perkebunan kelapa sawit, yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU HKPD. Ketentuan baru ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang selama ini merupakan pusat perkebunan kelapa sawit.
"Kami melihat dengan adanya retribusi dan pajak daerah yang sudah dilakukan dalam UU ini, daerah akan mendapatkan tambahan PDRB-nya tingkat kabupaten/kota akan meningkat sangat tinggi dari Rp61,2 triliun menjadi Rp91,2 triliun atau naik 50 persen," kata Sri Mulyani.