Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menganggarkan sekitar Rp31 triliun untuk stimulus ekonomi pada kuartal IV 2026. Paket stimulus tersebut mencakup bantuan sosial, bantuan subsidi upah (BSU), serta insentif transportasi untuk periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci bahwa alokasi bantuan beras mencapai Rp17,55 triliun untuk 33,24 juta keluarga. Sementara itu, BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan kepada 13,3 juta pekerja.
"Stimulus tahun ini Rp31 triliun," ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026, dilansir secara daring, Kamis (22/10).
Pemerintah juga memberikan dukungan melalui kebijakan perpajakan. Airlangga menyebut, pajak penghasilan (PPh) bagi masyarakat dengan gaji hingga Rp10 juta ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat.
Selain bantuan langsung, pemerintah menyiapkan insentif transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Insentif tersebut mencakup pesawat, kereta api, dan kapal laut.
Sebelumnya, Airlangga juga mengatakan bahwa mengatakan, stimulus Nataru telah diputuskan dengan skema yang serupa dengan insentif pada periode Lebaran sebelumnya.
Airlangga menjelaskan, dukungan selama Nataru tidak seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian insentif berasal dari kontribusi industri maupun penyesuaian tarif.
“Kalau Nataru kan sebagian besar itu ada yang ditanggung oleh InJourney, ada yang ditanggung oleh perubahan mengenai tarif. Jadi ada yang non-APBN,” ujar Airlangga, dikutip Kamis (22/10).
Selain paket stimulus tersebut, pemerintah terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan bagi sejumlah sektor, termasuk industri padat karya dan program perumahan.
Airlangga menyebut, anggaran KUR tahun ini mencapai Rp300 triliun. Hingga 20 Oktober 2026, realisasinya tercatat Rp257,84 triliun dengan jumlah penerima mencapai sekitar 4 juta debitur.
Pemerintah juga menurunkan bunga kredit bagi perempuan prasejahtera dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen per tahun. Menurut Airlangga, kebijakan tersebut telah mulai dilaksanakan.
"Bunganya diturunkan dari 18 sampai 25 persen menjadi 8 flat per tahun. Jadi sudah dilaksanakan," ujar Airlangga.