Indef Desak Pemerintah Siapkan Stimulus untuk Jaga Daya Beli Kelas Menengah
- Indef mendesak pemerintah menyiapkan stimulus bagi kelas menengah untuk menjaga daya beli dan konsumsi domestik, karena kelompok ini dinilai minim tersentuh program pemerintah.
- Pada 2026, pertumbuhan upah sekitar 1,7 persen tertinggal dari inflasi pangan bergejolak di atas 5 persen, sehingga kemampuan membiayai kebutuhan harian menyempit.
- Rata-rata saldo simpanan di bawah Rp100 juta turun dari Rp2,27 juta menjadi Rp1,66 juta, sementara pertumbuhan kredit konsumsi melambat dari hampir 10 persen menjadi sekitar 5 persen.
Jakarta, FORTUNE - Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abdul Manap Pulungan, mendesak pemerintah memberikan stimulus bagi kelas menengah untuk mempertahankan daya beli sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, kelompok masyarakat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan harga pangan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan upah.
Pada 2026, pertumbuhan upah tercatat sekitar 1,7 persen, sementara inflasi pangan bergejolak (volatile food) melampaui 5 persen. Ketimpangan tersebut mempersempit kemampuan masyarakat dalam membiayai kebutuhan sehari-hari.
“Artinya kalau ingin menjaga ekonomi bisa tumbuh, maka berikanlah stimulus kepada kelas menengah. Karena selama ini kelas yang terhimpit adalah justru kelas menengah yang jauh dari program-program pemerintah,” kata Abdul dalam diskusi di Jakarta, Selasa (20/10).
Abdul menilai, kebijakan stimulus dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu menjaga konsumsi masyarakat. Ia mencontohkan kebijakan pengurangan tarif listrik pada 2025 yang dinilai memberikan dukungan terhadap daya beli kelas menengah. Tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat juga tercermin dari penurunan rata-rata saldo rekening nasabah dengan simpanan di bawah Rp100 juta. Abdul memaparkan, rata-rata saldo kelompok tersebut sempat mencapai Rp2,27 juta pada masa pandemi, tetapi kini menyusut menjadi Rp1,66 juta.
“Artinya kita makan tabungan, menguras tabungan kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk bahan-bahan makanan,” ujarnya.
Menurut Abdul, kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya beban pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ia menyebut sekitar 33 persen pendapatan masyarakat dialokasikan untuk membeli makanan, sehingga ruang untuk membiayai kebutuhan lain menjadi terbatas.
Di tengah tekanan tersebut, pertumbuhan kredit konsumsi juga mengalami perlambatan. Jika pada 2024 pertumbuhannya hampir mencapai 10 persen, angka tersebut kini turun menjadi sekitar 5 persen. Perlambatan kredit konsumsi ini mengindikasikan masyarakat semakin berhati-hati dalam membelanjakan pendapatan. Sebagian rumah tangga memilih membatasi konsumsi untuk mengantisipasi kebutuhan finansial yang harus dipenuhi pada masa mendatang. "Jadi saya mendingan enggak usah konsumsi dulu nanti agar bisa membayar uang sekolah anak saya, gitu ya, atau untuk yang lainnya,” ujarnya.
Abdul menilai, tekanan terhadap pendapatan, berkurangnya simpanan, serta perlambatan kredit konsumsi menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi kelas menengah. Dukungan kebijakan yang tepat dinilai diperlukan agar kelompok ini tetap mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berkontribusi terhadap konsumsi domestik sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.
