Sudah Tahu Kelebihan dan Kekurangan PPPK 2023? Cek di Sini!

Jakarta, FORTUNE - Rekrutmen CPNS kembali dibuka pada September ini. Tapi, formasi PPPK-lah yang mendominasi. Apa kelebihan dan kekurangan PPPK 2023?

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam kata lain, PPPK diangkat berlandaskan perjanjian kerja yang memiliki jangka waktu tertentu. Nantinya, pejabat pembina kepegawaian-lah yang akan mengangkat calon PPPK menjadi PPPK.

Adapun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menentukan jumlah formasi CPNS 2023, yakni 572.496, terdiri dari: 28.903 orang PNS dan 543.593 orang PPPK.

Pada tahun ini, ada dua level dari formasi PPPK, yakni: pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk level pemerintah daerah, formasi PPPK terdiri atas tiga kategori, yaitu: PPPK guru, PPPK teknis, dan PPPK tenaga kesehatan.

Berdasarkan data historis, tahun lalu ada 400.000 pendaftar yang mengikuti rekrutmen CPNS. Kemudian pada 2021, jumlahnya lebih banyak lagi, yakni 900.000 pendaftar, sebagaimana dilansir dari IDN Times. Jadi, Anda harus mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi persaingan.

Salah satu caranya, dengan memahami kelebihan dan kekurangan PPPK, khususnya jika Anda tertarik untuk melamar formasi tersebut. Berikut ini ulasan informasinya.

Kelebihan

• Pendaftar bebas untuk memilih formasi, tidak wajib di instansi tempat bekerja sebagai honorer.
• Dapat mengantongi sertifikasi setelah mempunyai sertifikat pendidik.
• Memperoleh fasilitas BPJS Ketenagakerjaan an BPJS Kesehatan.
• Dapat memiliki NIP dan Surat Keterangan.
• Pendaftar dengan sertifikat profesi akan lebih diutamakan lulus.
• Bisa diikuti oleh pendaftar dengan usia maksimal 59 tahun.
• Terdapat sistem perpanjangan kontrak otomatis tiap tahun, hanya dengan melengkapi berkas.
• Pendaftar bisa dari pekerja honorer ataupun umum.
• Dianggap lebih dapat menyejahterakan dibanding sistem honorer.
• Gaji sama seperti PNS.
• Sistem langsung diatur oleh pemerintah pusat.

Kekurangan

• PPPK adalah program pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi. Jika jabatannya usai, ada kemungkinan program diganti atau diubah.
• Apabila performa PPPK tak maksimal, kontrak bisa diputus sewaktu-waktu.
• Tak bekerja sama dengan tak mendapat gaji.
• Ada PPPK yang telah dilantik tetapi belum mendapatkan gaji.
• Sistemnya tak bersifat mengikat.
• Kelulusan tes PPPK sifatnya belum mutlak. Karena itu, berpotensi dibatalkan sesuai dengan instruksi pemerintah daerah.
• Proses pembayaran gaji diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga berpotensi mengalami keterlambatan.
• Sistem perpanjangan kontrak otomatis hanya berlaku bagi yang masih dinyatakan layak. Jika dinilai tak layak, maka harus mengikuti seleksi lagi di tahun depan.
• Pembayaran jasa atau pekerjaannya berlandaskan periode produktif.
• Kemungkinan lahir kesenjangan di antara PPPK dan PNS.
• Sistemnya mirip dengan sistem pekerja kontrak di perusahaan swasta.
• Belum tersedia jaminan hari tua.

Demikian informasi seputar kelebihan dan kekuarangan PPPK beserta definisi ringkasnya. Semoga dapat membantu Anda memahami PPPK lebih dalam.