Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi badak Jawa di Ujung Kulon. (pixabay.com/sarangib)
  • Kementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

  • Sebagian perairan sekitar TNUK masuk WUP melalui sejumlah keputusan menteri, tetapi penetapan WUP bukan izin menambang.

  • Pengelolaan sumber daya mineral wajib memperhatikan hukum, tata ruang, persetujuan lingkungan, dan perlindungan kawasan konservasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2013

Penetapan wilayah di sekitar TNUK mulai berproses.

2014

Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014 mengecualikan usulan wilayah perairan tersebut.

16 November 2015

Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

2017

Usulan tersebut tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

2022

Wilayah tersebut ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

2026

Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya.

Selasa (17/11)

Dwi Anggia menyampaikan bahwa TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan belum ada izin tambang yang dikeluarkan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Kementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan, sementara sebagian perairan di sekitarnya masuk Wilayah Usaha Pertambangan.
  • Who?
    Kementerian ESDM dan Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan penegasan tersebut.
  • Where?
    Taman Nasional Ujung Kulon dan sebagian wilayah perairan laut di sekitar kawasan tersebut, di Provinsi Banten.
  • When?
    Penetapan wilayah telah berproses sejak 2013 dan terbaru tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
  • Why?
    Data dan informasi geologi menunjukkan sebagian perairan memiliki potensi mineral pembawa dan memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
  • How?
    Penetapan dilakukan melalui sejumlah Kepmen ESDM dan pengelolaannya wajib memenuhi kesesuaian tata ruang, PKKPRL, serta persetujuan lingkungan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kementerian ESDM bilang Taman Nasional Ujung Kulon bukan tempat pertambangan. Ada sebagian laut di dekatnya yang masuk rencana wilayah usaha pertambangan, tetapi belum menjadi izin untuk menggali. Dwi Anggia menjelaskan tidak ada izin tambang yang dikeluarkan. Pemerintah juga tetap harus menjaga lingkungan dan kawasan konservasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penegasan Kementerian ESDM membedakan Wilayah Usaha Pertambangan dari izin menambang. Kejelasan ini menunjukkan penetapan wilayah tidak otomatis mengubah fungsi kawasan konservasi. Selain itu, setiap penerbitan izin tetap diwajibkan memenuhi ketentuan hukum, kesesuaian tata ruang, PKKPRL, dan persetujuan lingkungan untuk menjaga perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013.

Pada tahun tersebut pemerintah Provinsi Banten pernah mengusulkan wilayah tersebut untuk dijadikan kawasan pertambangan. Usulannya termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten, namun Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014 mengecualikan usulan wilayah perairan.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.

Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Lalu Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan resminya, Selasa (17/11).

Ia menambahkan bahwa data dan informasi geologi memang menunjukkan sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Namun demikian, kementerian ESDM menekankan bahwa penetapan WUP berbeda dengan izin menambang.

"Penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," ujarnya.

Kementerian ESDM memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Setiap proses penerbitan izin wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi Anggia.

Editorial Team

EditorEkarina .

Related Article

Trending in News

See More