Untuk Kereta Cepat, KAI Harap PMN Rp3,2 Triliun Cair Pada Desember

Didiek menyatakan ada empat alasan pemerintah harus segera mencairkan PMN. Pertama, kondisi cashflow PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah menipis sehingga membutuhkan suntikan dana.

Kedua, persetujuan PMN kepada PT KAI sebesar Rp3,2 triliun untuk memenuhi porsi 25 persen ekuitas pihak Indonesia atau cost overrun proyek KCJB untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional KCJB sesuai dengan dukungan pemerintah dalam Perpres 93 tahun 2021.

Ketiga, pemberian PMN juga dimaksudkan agara kondisi cashflow para kontraktor terjaga sehingga proses pengerjaan proyek KCJB tidak lagi molor.

"Kemudian, struktur permodalan KAI sebagai lead konsorsium terbatas dalam mendukung penugasan PSN dan saat ini masih dalam proses recovery dari dampak pandemi. Di saat yang bersamaan, KAI juga mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan dua PSN yakni proyek LRT Jabodebek dan proyek KCJB," kata Didiek.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat pembengkakan proyek KCJB US$1,449 miliar atau sekitar Rp21,7 triliun. Perhitungan tersebut berdasarkan data per 15 September 2022.

Sementara, biaya membengkak ini nantinya dibayarkan oleh Konsorsium Indonesia dan Konsorsium Cina dengan porsi 25 persen. Perinciannya, konsorsium Indonesia Rp3,2 triliun, dan konsorsium Cina Rp2,1 triliun.

Pembengkakan biaya 75 persen atau Rp16,3 triliun berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Pada kesempatan yang sama, PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC menyatakan infrastruktur belum sepenuhnya siap. Per pekan kedua Oktober 2022, progres fisik mencapai 79,51 persen, dan progres investasi 90,60 persen.

Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, mengeklaim proyek ini akan menyumbang kepada penerimaan negara hingga Rp11,1 triliun sampai Juni 2023.

Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KCJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi Rp6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah.

Kontribusi yang telah terealisasi terdiri dari setoran kewajiban pajak (PPN, PPh, BPHTB, dan PBB) Rp5,1 triliun, lalu pembayaran sewa untuk lahan Halim Rp1,16 triliun, dan pembayaran sewa BMN untuk lahan Rumija Rp436,8 miliar.