Utang Luar Negeri RI Naik 5,6 Persen, Tembus Rp8.248 Triliun
- Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2026 mencapai US$459,3 miliar atau Rp8.248 triliun, meningkat 5,6 persen secara tahunan.
- Kenaikan terutama berasal dari ULN pemerintah dan bank sentral, sementara ULN swasta turun 0,8 persen menjadi US$195,6 miliar.
- BI menilai struktur utang tetap sehat dengan rasio 30,9 persen terhadap PDB, namun Celios menyoroti beban bunga Rp599,4 triliun dan risiko kemampuan bayar pemerintah.
Jakarta, FORTUNE — Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang mencapai US$459,3 miliar atau setara Rp8.248 triliun pada Agustus 2026. Nilai ini naik 5,6 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan kondisi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah penurunan ULN swasta.
ULN pemerintah pada Agustus 2026 mencapaiUS$220,9 miliar atau tumbuh 3,3 persen (YoY).
“Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia,” kata Ramdan melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (15/10).
Ia menjelaskan, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,4 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Sedangkan, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan strategi operasi moneter pro-market dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah.
BI juga melaporkan posisi ULN swasta pada Agustus 2026 mencapai US$195,6 miliar atau turun 0,8 persen (YoY). Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 0,8 persen (YoY) dan 0,6 persen (YoY).
Berdasarkan sektor ekonomi, lanjut Ramdan, posisi ULN swasta berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa 80,5 persen dari total ULN swasta.
Ramdan kembali menegaskan, struktur ULN Indonesia tetap sehat melalui dukungan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin pada rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,9 persen pada Agustus 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang.
Otoritas moneter ini memandang posisi ULN pemerintah juga tetap sehat, tecermin pada hampir seluruh ULN pemerintah yang merupakan utang jangka panjang. ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang.
Menanggapi utang pemerintah yang semakin menumpuk, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai ujung rantainya akan mengarah ke APBN dan akan digunakan untuk program pemerintah, dengan beban bunga utang ikut menggunung.
“Bunga utang telah menyedot 24 persen penerimaan pajak, dan anggaran digeser di tengah tahun untuk MBG dan Kopdes,” kata Bhima.
Beban bunga utang Rp 599,4 triliun telah melampaui anggaran untuk belanja kesehatan Rp247,3 triliun.
Bhima juga menyatakan terdapat risiko dalam keberlanjutan utang pemerintah. Sebab, pengendalian utang diperlukan bukan hanya untuk memastikan rasio utang tetap di bawah 60 persen dari PDB, melainkan bisa memastikan pemerintah memiliki kemampuan bayar utang.
