Jakarta, FORTUNE - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno optimistis Indonesia dapat menduduki peringkat pertama wisata halal dunia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI). Adapun posisi Indonesia dalam GMTI 2022 saat ini berada di peringkat kedua dengan skor 70 di bawah Malaysia.
"Saya sudah sampaikan ke tim kecil, untuk tahun 2025 kita berhasil tingkatkan nilai kita dari 70 ke 75. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita menjadi peringkat pertama," kata Sandiaga dalam acara ISLAMIC DIGITAL DAY : Towards Resilience and Sustainable Tourism yang digelar hybrid via YouTube Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Rabu (21/9).
Sandiaga menambahkan, kemajuan pariwisata halal di Indonesia pun sejalan dengan kemajuan ekosistem syariah di Indonesia. Data Islamic Finance Country Index 2021 mencatat Indonesia sebagai negara dengan keuangan syariah terbaik di tingkat global.
Ke depannya, kata Sandiaga, untuk memperkuat daya saing pariwisata halal, Indonesia harus dapat beradaptasi secara cepat dengan tren pariwisata saat ini. Sandiaga pun mengungkapkan beberapa pencapaian yang mendukung akselerasi di industri halal.
Sistem pembayaran digital dukung wisata halal
Menurut Sandiaga, sistem pembayaran digital telah mempermudah aktivitas wisata halal. Sistem itu dapat dikoneksikan ke sistem pembayaran digital beberapa negara yang mempermudah wisatawan asing yang ingin mengunjungi destinasi wisata ramah muslim di Tanah Air.
Pandemi Covid-19, lanjut Sandiaga, telah membuat dunia bertransformasi secara digital dengan keterlibatan 204,7 juta pengguna internet di Indonesia dan tingkat penetrasi internet mencapai 73,7 persen.
Transformasi digital melahirkan pula ekosistem baru yang lebih terbuka dan berkeadilan dari segi pemasaran maupun distribusi melalui ranah digital. Adanya peluang tersebut dinilai menjadi peluang bagi sektor ekonomi syariah untuk mengambil peran.
Lebih lanjut, salah satu tren yang sedang berkembang di kalangan wisatawan dalam melakukan perjalanan adalah contactless and flexible payment and services. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan QRIS di destinasi unggulan dan desa wisata
“Bank Indonesia telah menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital dengan nilai transaksi saat ini telah tembus Rp39 triliun dan digunakan 19 juta merchant,” katanya.
Pemerintah juga meluncurkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Antarnegara. Dengan QRIS antarnegara ini, warga Indonesia dapat berbelanja beberapa negara ASEAN, sehingga wisatawan dapat lebih mudah bertransaksi. Selain memudahkan transaksi pembayaran lintas negara, akan meningkatkan pariwisata, termasuk wisata ramah muslim atau wisata halal.
Saat ini sudah ada 8 penyelenggaraan jasa pembayaran (PJP) QRIS antar Indonesia-Thailand yang memfasilitasi transaksi Indonesia outbound atau orang Indonesia yang bertransaksi di Thailand. Kedelapan PJP tersebut, yakni Bank BCA, BSI, Dana, Bank CIMB Niaga, Bank Sinarmas, Bank Mega, Bank Permata, dan BPD Bali.
Mendorong destinasi wisata halal dalam negeri
Di sisi lain, Sandiaga juga kembali mendorong para wisatawan lokal untuk memprioritaskan destinasi-destinasi wisata halal di dalam negeri dari luar negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga turut mendorong para pelancong muslim berwisata di dalam negeri terlebih dahulu sebelum umrah atau menunaikan wisata religi di luar negeri.
Para wisatawan muslim dikatakan dapat memanfaatkan buku panduan pariwisata ramah muslim di lima destinasi favorit, yaitu Borobudur di Jawa Tengah, Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Danau Toba di Sumatera Utara.
“#DiIndonesiaAja yang kita terapkan dengan prinsip CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability yang sebetulnya cocok dengan prinsip halalan thayyiban,” ucapnya.
Tantangan pengembangan wisata halal
CEO CresscentRating and Halal Trip, Fazal Bahardeen, mengungkap empat empat tantangan utama dalam pengembangan wisata halal di setiap negara. Pertama, tantangan akses dengan bobot 10 persen. Persoalan akses menyangkut kemudahan visa, konektivitas antardestinasi serta infrastruktur transportasi.
Kedua, terkait komunikasi dengan bobot 20 persen. "Bagaimana mereka bisa mempromosikan destinasi wisata ke pasar luar negeri sebagai destinasi ramah muslim?" ujarnya.
Ketiga, pihaknya juga menaruh perhatian besar pada aspek lingkungan dan keamanan yang memiliki bobot hingga 30 persen. GMTI akan melihat secara detail persoalan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hingga keamanan bagi para wisatawan.
"Apakah ada kejahatan, kebencian terhadap umat Islam? Anda melihat itu di seluruh dunia saat ini. Islamofobia. Itu juga kita lihat," ujarnya.
Terakhir dan yang paling terpenting soal ketersediaan jasa layanan wisata dengan bobot 40 persen. Ketersediaan layanan menjadi hal inti dalam menjamin kenyamanan wisatawan pada umumnya.
Dalam hal wisata ramah muslim, layanan berupa tempat ibadah, hotel dan bandara, hingga makanan halal harus tersedia.
