Jakarta, FORTUNE - Komisi VIII DPR bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 yang ditanggung jemaah sebesar Rp49,8 juta. Berdasarkan kesepakatan ini, Kemenag akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).
Biaya ini berlaku untuk para jemaah haji yang mengantre sejak 2020, 2022, dan 2023. Untuk jemaah haji tahun 2020 yang sudah melunasi biaya hajinya tidak akan dibebankan biaya tambahan.
“Akhirnya BPIH 1444 H/2023 M yang telah disepakati ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk kemudian diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH,” ujar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas didampingi Wakil Menag Zainut Tauhid dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR, Rabu (15/2). malam.
Menag Yaqut juga mengapresiasi proses pembahasan BPIH karena menunjukkan arah yang semakin baik dari tahun ke tahun. Menurutnya, kesepakatan BPIH ini diambil setelah komponen biaya haji secara intensif ditelaah selama dua pekan. Besaran BPIH yang disampaikan Ketua Panja Komisi VIII DPR, terdiri dari BIPIH yang dibayar jemaah haji dan besaran penggunaan nilai manfaat.
“Kita telah menyepakati BPIH tahun 1444 H 2023 ditetapkan dalam mata uang rupiah sama seperti 1443 H/2022 yang lalu, meskipun kita sama-sama memahami sebagian besar biaya operasional haji dibayarkan mata uang asing, Saudi Arabian Riyal dan US dolar,” ujar Yaqut.
Dia memerinci biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp90 juta. Jumlah ini terdiri atas dua komponen, yakni BIPIH per jemaah Rp49,8 juta atau sebesar 55,3 persen. Kedua, penggunaan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp40,2 juta atau setara 44,7 persen.
“Dengan skema ini maka penggunaan dan nilai manfaat biaya haji sebesar Rp8 triliun,” ujarnya.
Ketentuan biaya haji dan tambahan biaya bagi jemaah
Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menjelaskan sejumlah kesimpulan dalam Rapat Panja BPIH.
Pertama, biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp49.812.700,26 atau sebesar 55,3 persen. Biaya ini meliputi ongkos penerbangan, biaya hidup (living cost), dan sebagian biaya paket layanan masyair.
Kedua, biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp40.237.937 atau sebesar 44,7 persen.
Biaya ini meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Secara keseluruhan nilai manfaat yang digunakan sebesar Rp8 triliun.
Ketiga, sebanyak 84.609 jemaah haji yang sudah melunasi pada 2020 dan diberangkatkan pada tahun 2023, jemaah ini tak dikenakan biaya tambahan.
Keempat, untuk jemaah haji lunas tunda tahun 2022 sebanyak 9.864 jemaah yang diberangkatkan tahun ini perlu menambah sejumlah dana pelunasan. Besaran biaya tambahan ditetapkan Rp9,4 juta per jemaah.
Kelima, untuk jemaah haji tahun 2023 sebanyak 106.590 orang dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp23,5 juta per jemaah.
