Jakarta, FORTUNE – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi BUMN. Namun, BTN Syariah tak akan ikut merger ke dalamnya.
Hal tersebut diungkapkan Erick kepada media usai Rapat Kerja dengan Komisi VI-DPR, Selasa (7/6). Erick bahkan nenyatakan, BSI tidak akan memonopoli perbankan syariah di BUMN.
“Ya enggak lah (merger). Sesuai dengan perusahan BUMN, yang namanya BSI menjadi satu-satunya bank syariah yang ada di BUMN. Tetapi bukan berarti karena ada BSI, BSI memonopoli perbankan syariah,” ujar Erick.
DPR khawatirkan posisi karyawan jika terjadi merger
Kabar penggabungan BTN Syariah ke BSI sebelumnya telah santer terdengar di industri keuangan. Kabar inilah yang menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR fraksi PKB, Nasim Khan.
Menurutnya, proses merger bukan sebuah permasalahan. Nasim menilai, jika akuisisi terjadi maka penambahan cabang bisa dilakukan. Namun demikian, dirinya mempertanyakan nasib para pekerja di BTN Syariah.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin juga sempat menyatakan statemen mengenai penggabungan beberapa bank berbasis syariah salah satunya BTN Syariah dan BSI. Hal tersebut menurutnya merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan keuangan syariah termasuk dalam pembiayaan perumahan.
“Saya setuju, kalaupun digabungkan (UUS Bank Tabungan Negara dan BSI) tidak mengurangi pelayanan, sehingga pelayanannya tidak terganggu, kinerjanya sama,” ungkap Wapres Ma'ruf.
Erick pastikan BSI jadi Bank BUMN
Dalam kesempatan tersebut, Erick juga memberikan sinyal bahwa BSI akan menjadi Bank BUMN setelah saham seri A Dwiwarna masuk ke struktur pemilikan saham BSI.
Erick menyebut, pihaknya memang sedang berusaha memangkas jumlah dari 108 menjadi 41 perusahaan. Namun demikian, BSI akan menambah jumlah perusahaan BUMN menjadi 42 perusahaan.
"Dengan kerja keras 108 company jadi 41, tapi 42 lagi karena BSI, jadi telurnya naik satu lagi. Mudah-mudahan turun lagi jadi 41," ungkap Erick.
Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah menyetujui masuknya saham Pemerintah ke BSI. RUPST juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 25 persen dari laba bersih perseroan atau sekitar Rp757 miliar kepada pemegang saham.
