Haji 2026 Berpotensi Ditunda, Pemerintah Siapkan Skenario

Pemerintah melalui Kementerian Agama bersama Kementerian Haji dan Umrah tengah menyusun berbagai skenario pelaksanaan haji 2026. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penundaan keberangkatan jamaah apabila konflik di Timur Tengah belum mereda.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko. Pemerintah menempatkan aspek keselamatan jamaah sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

"Terkait dengan penyelenggaraan haji seperti apa? Apakah kita akan tetap memberangkatkan atau tidak itu tentu atas pertimbangan banyak hal. Yang jelas nanti Presiden akan melihat kondisinya dan kami juga akan memberikan masukan kepada Presiden. Yang jelas tadi keselamatan jemaah yang pertama dan yang utama," ujar salah satu pejabat terkait.

Keputusan final disebut tidak akan diambil secara sepihak. Pemerintah masih melakukan pembahasan bersama DPR RI serta menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah wacana penundaan, MUI menilai pemerintah tetap perlu mengarahkan sumber daya untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan. Menurut Ni'am, energi pemerintah sebaiknya difokuskan pada peningkatan kualitas layanan haji.

"Energi perlu diarahkan untuk mengoptimalkan layanan," kata dia.

Pernyataan ini menegaskan bahwa kesiapan fasilitas dan layanan tetap menjadi aspek penting, terlepas dari kemungkinan perubahan jadwal keberangkatan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait perubahan penyelenggaraan haji 2026.

"Betul memang kemarin Kementerian Haji sudah menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum mengumumkan adanya perubahan terkait penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026," ujar Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah di Gedung Kemlu, Jakarta, Jumat (13/3).

Dengan belum adanya kebijakan baru dari otoritas Saudi, pelaksanaan haji masih mengacu pada rencana awal. Pemerintah Indonesia tetap melakukan koordinasi sambil memantau perkembangan situasi di kawasan.

Kemlu juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait informasi yang beredar.

"Jadi untuk saat ini, kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji, diimbau untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi, dan tetap merujuk pada informasi resmi dari pemerintah yang akan disampaikan secara berkala," ujarnya.

Pemerintah menyatakan keputusan terkait penyelenggaraan haji 2026 akan diambil berdasarkan evaluasi berkala terhadap kondisi keamanan di Timur Tengah. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan laporan diplomatik serta perkembangan di lapangan.

Jika situasi dinilai aman, pemberangkatan jamaah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Namun, jika risiko meningkat dan dinilai dapat membahayakan keselamatan jamaah, opsi penundaan tetap terbuka.

Dengan skenario yang sedang disiapkan, pemerintah menempatkan fleksibilitas kebijakan sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap dinamika geopolitik yang berkembang.