IPHI Harap Kasus Hukum Tak Kurangi Kuota Haji Khusus

IPHI memandang, adanya kuota haji khusus juga dapat meringankan APBN negara dan memberikan subsidi kepada yang membutuhkan. Karena biaya haji khusus atau plus ditanggung oleh pribadi. 

Sebagai contoh, untuk penyelenggaraan haji pada 2025, besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp89,41 juta. Akan tetapi, biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah disepakati sebesar Rp55,43 juta.

"Kalau reguler sisa biaya di luar yang telah disepakati itu disubsidi oleh pemerintah. Penyelenggaraannya pakai APBN," ungkap Wahid.

Selain itu, kuota haji khusus juga dapat mempersingkat waktu tunggu bagi para calon jemaah haji. Sebagai contoh, bagi warga Jakarta membutuhkan waktu 28 tahun, warga Aceh hingga 34 tahun, paling lama adalah Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tunggu sampai 47 tahun atau hampir setengah abad.

“Antrean haji memiliki estimasi waktu tunggu yang bervariasi tergantung daerah, mulai dari belasan hingga puluhan tahun. Antrean ini disebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang ada terbatas,” kata Wahid.

Kehadiran swasta dengan haji khusus dapat memangkas waktu hingga seperempat dari waktu tersebut. Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun. Namun, lama antrean bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PIHK.

Seperti diketahui, kasus kuota haji yang diselidiki KPK telah menyeret Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas terkait penyelenggaraan haji pada periode 2023-2024. Pada penyelenggaraan haji 2024, Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kuota sebesar 221 ribu, namun terdapat penambahan kuota 20 ribu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, Kementerian Agama tidak membagi kuota tambahan tersebut menjadi 92:8 sesuai Undang-undang, melainkan membagi menjadi 50:50 menjadi 10 ribu untuk tambahan haji reguler dan 10 ribu tambahan untuk haji khusus.