Jakarta, FORTUNE — Adopsi kecerdasan buatan (AI) yang kian cepat mendorong perusahaan menata ulang strategi bisnis sekaligus memperkuat keamanan digital. Di tengah peluang efisiensi dan produktivitas, perusahaan dituntut memiliki kesiapan tata kelola, perlindungan data, serta sumber daya manusia agar risiko teknologi tidak menggerus nilai bisnis dalam pemanfaatan AI.
Presiden Direktur PT ITSEC Asia Tbk, Patrick Dannacher mengatakan, AI kini mulai bergeser dari tahap eksperimen menjadi bagian dari kegiatan operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Perubahan tersebut membuat perusahaan perlu menempatkan keamanan dan tata kelola sebagai bagian dari strategi adopsi teknologi.
“Pertanyaan bagi para pemimpin sekarang bukan lagi apakah organisasi akan menggunakan AI, tetapi bagaimana menggunakannya secara aman, bertanggung jawab, dan tetap memberikan nilai nyata bagi bisnis,” ujar Patrick dalam press conference di Jakarta, Jumat (9/10).
Menurut dia, keputusan mengenai AI, keamanan siber, pengelolaan data, dan pengembangan talenta semakin saling berkaitan. Karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai risiko dan kesiapan organisasi sejak tahap perencanaan, bukan hanya berfokus pada implementasi teknologi.
Bagi dunia usaha, tantangan adopsi AI tidak hanya berkaitan dengan pemilihan teknologi, tetapi juga perlindungan data, pengawasan penggunaan AI, pengukuran manfaat bisnis, dan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan proses kerja. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan investasi teknologi memberikan manfaat yang terukur.
Patrick menilai, peluang Indonesia dalam pemanfaatan AI perlu diimbangi dengan pembangunan fondasi keamanan, tata kelola, dan kompetensi tenaga kerja. Kecepatan adopsi teknologi, menurut dia, bukan satu-satunya tolok ukur kesiapan perusahaan maupun ekosistem digital nasional.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah menambahkan pengembangan ekosistem AI membutuhkan kolaborasi pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diperlukan untuk mempertemukan pengembangan teknologi dengan kebutuhan industri, kesiapan sumber daya manusia, dan tata kelola.
Pemerintah, lanjut Edwin, perlu bekerja sama dengan pelaku industri agar Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi AI sekaligus mengelola risiko yang menyertainya.
Seiring meningkatnya kebutuhan soal tata kelola, kedaulatan digital dan keamanan siber, emiten teknologi dengan kode saham CYBR tersebut bakal menggelar AI & Cybersecurity Executive Forum (AICX) 2026 pada 20 Oktober 2026 di Bali Beach Convention, Sanur, Bali. Forum yang merupakan bagian dari Bali Tech Week 2026 ini akan mempertemukan sekitar 600 pemimpin perusahaan, pejabat pemerintah, regulator, dan pengambil keputusan senior.
Pada ajang AICX 2026, ITSEC memperluas cakupan forum tahunan yang sebelumnya berfokus pada keamanan siber. Tahun ini, pembahasannya mencakup tata kelola dan kedaulatan digital, keamanan siber di era AI, kesiapan menghadapi komputasi kuantum, penerapan AI di perusahaan, serta pengembangan talenta digital.
AICX 2026 akan melibatkan pemimpin dari sektor pemerintahan, jasa keuangan, telekomunikasi, teknologi, energi, dan manufaktur. Keterlibatan lintas sektor tersebut mencerminkan semakin luasnya kebutuhan perusahaan untuk mengintegrasikan AI dan keamanan digital ke dalam strategi transformasi bisnis.