19.896 Kanal YouTube Pro Pemerintah Ditutup, Komdigi Minta Penjelasan Google

Komdigi meminta Google menjelaskan metode dan parameter penutupan 19.389 kanal YouTube di Indonesia.
Google menyebut kebijakan spam sebagai dasar penindakan terhadap akun yang dilabeli operasi pengaruh terkoordinasi.
Komdigi meminta kemampuan deteksi juga diterapkan pada jaringan akun judi online dan penyebaran konten pornografi.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Google usai YouTube menutup sebanyak 19.389 kanal YouTube di Indonesia. Komdigi meminta untuk menjelaskan metode serta parameter yang digunakan untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun dalam platform tersebut.
Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara mengakui bahwa buletin keamanan kuartal III 2026 tertanggal 30 Oktober 2026 belum memberikan penjelasan pendukung mengenai parameter yang dilakukan untuk menutup akun, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan salah tafsir.
“Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini dalam keterangan resminya, Jumat (20/10).
Penjelasan pendukung tersebut dalam hal ini termasuk metodologi, proses peninjauan, peran antara mesin dengan peninjau manusia, cara mengukur akurasi, tingkat kesalahan deteksi, serta dasar pemberian label atau kategori topik konten.
Dalam pertemuan ini, Google juga menyebutkan kebijakan spam di platform YouTube yang digunakan sebagai dasar penindakan kepada akun-akun yang dilabeli sebagai bagian dari operasi pengaruh terkoordinasi.
Google juga menjelaskan bahwa mereka perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Google di tingkat global yang menyusun buletin.
Kemkomdigi juga meminta klarifikasi awal mengenai apakah Google dapat mengetahui asal pembuat konten atau operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berasal dari Indonesia atau luar negeri.
Usai pertemuan tersebut, Komdigi lanjut meminta Google untuk menerapkan kemampuan deteksi terhadap akun untuk menindak jaringan akun yang terafilkasi dengan judi online.
“Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi,” kata Mediodecci.
Sebelumnya, Komdigi mengatakan bahwa tindakan moderasi konten perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional dan adil.
“Komdigi mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital,” demikian pernyataan Komdigi dalam keterangan resmi, dilansir Jumat (20/11).
Menurut Komdigi, Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi dengan Indonesia.
Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji.
“Kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah,” katanya.
Sebagai konteks, Laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 merangkum penindakan terhadap kampanye operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations) yang dihentikan di platform Google selama Juli–September 2026.
Pada Juli, YouTube menindak 6.888 kanal yang terindikasi terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations) yang terkait dengan Indonesia. Kanal-kanal tersebut diketahui menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan pemerintahannya. Pada bulan yang sama, YouTube juga menutup 17 saluran YouTube sebagai bagian dari investigasi kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi. Kampanye tersebut menyebarkan konten dalam bahasa Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, dan Telugu yang mendukung pemerintah Indonesia.
Penindakan berlanjut pada Agustus dengan penghentian 10.134 kanal YouTube. Kampanye tersebut tidak hanya menyebarkan konten yang mendukung pemerintah Indonesia, tetapi juga memuat narasi yang mengkritik pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Sementara itu, pada September, YouTube kembali menutup 2.350 kanal yang terindikasi terlibat dalam operasi serupa. Kanal-kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan administrasinya.




















