DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 T per Oktober 2026, Prioritas UMKM dan Padat Karya
DJP mencatat restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Percepatan pencairan diprioritaskan bagi UMKM dan industri padat karya.
Seluruh permohonan tetap diaudit berdasarkan manajemen risiko sebelum pencairan.
Jakarta, FORTUNE – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pemerintah mengutamakan percepatan realisasi restitusi untuk UMKM dan industri padat karya.
"Sesuai dengan arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11).
Secara terperinci, Bimo menjealskan bahwa hingga Oktober 2026, restitusi pajak untuk UMKM telah mencapai Rp7,14 triliun kepada 125.375 wajib pajak.
Percepatan pencairan terlihat pada periode September-Oktober 2026. Rata-rata restitusi yang dicairkan mencapai Rp604,91 miliar per bulan, meningkat 86,5 persen dibandingkan rata-rata Mei-Agustus 2026 sebesar Rp324,33 miliar per bulan.
"Peningkatan pencairan 86,5 persen sejumlah Rp604,91 miliar per bulan, dibandingkan rata2 mei-agustus sebelumnya sebesar Rp324,33 miliar per bulan. Jadi hampir dobel," kata Bimo.
Sementara itu, realisasi restitusi untuk industri padat karya mencapai Rp4,9 triliun kepada 2.767 wajib pajak pemohon. Jumlah tersebut setara 92,1 persen dari total permohonan restitusi sektor industri padat karya.
Rata-rata pencairan restitusi untuk sektor ini selama September-Oktober mencapai Rp363,27 miliar per bulan, meningkat 55,8 persen dibandingkan rata-rata Mei-Agustus sebesar Rp233,21 miliar per bulan. Pemerintah masih memiliki sisa permohonan restitusi sebesar Rp418 miliar yang ditargetkan cair pada November-Desember 2026.
Percepatan restitusi tersebut dilakukan untuk mendukung likuiditas pelaku usaha, menjaga keberlangsungan produksi, serta menopang penyerapan tenaga kerja.
Meski mempercepat pencairan, DJP memastikan seluruh permohonan restitusi tetap melalui proses audit berdasarkan manajemen risiko. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sistem perpajakan. "Mudah-mudahan dengan percepatan ini pelaku usaha bisa terdukung kegiatan-kegiatan ekonominya," kata Bimo.
