Bursa Kripto Indonesia Belum Kunjung Diresmikan

Masih dalam tahap finalisasi oleh PT DFX.

Bursa Kripto Indonesia Belum Kunjung Diresmikan
Ilustrasi mata uang kripto. (Pixabay/amhnasim)
Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menjelaskan keberadaan bursa kripto penting dalam perdagangan kripto Indonesia. Sebab, dengannya investor dan konsumen beroleh kepastian usaha dan kepastian hukum.

"Kata kuncinya adalah kepastian dan keamanan. Itu semua tugas pemerintah. Artinya sektor usaha apa pun harus difasilitasi oleh pemerintah agar setiap pelakunya mendapatkan keadilan dan perlindungan dalam bertransaksi," kata Jerry dalam keterangannya, Minggu (9/1).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus mewujudkan sistem dan pengawasan yang baik terhadap pasar aset kripto. Saat ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti telah mendata jumlah pedagang kripto yang telah melakukan aktivitas usahanya.

Dalam perkembangan terakhir, 11 entitas mendaftarkan diri sebagai calon pedagang di bursa kripto. Bappebti juga telah menerima beberapa pendaftar baru yang ingin tercatat sebagai pedagang kripto.

Kendati demikian, rencana pemerintah untuk mendirikan bursa kripto pertama di dunia harus tertunda. Tadinya bursa dimaksud dapat rampung pada akhir 2021, tapi hingga Januari 2022 belum kunjung diresmikan. 

Namun, rencana tersebut sedang berada pada tahap finalisasi oleh PT Digital Futures Exchange (DFX). Jika telah selesai, Bappebti akan memberikan persetujuan.

Dengan bursa kripto semua dapat diawasi

Bursa ke depan diharapkan dapat menciptakan sistem perdagangan yang sanggup menanungi dan mengatur pedagang-pedagang kripto. Dengan demikian, kata Jerry, perdagangan kripto bisa lebih terstruktur dan tersistematisasi sehingga mempermudah upaya-upaya pencatatan, pengawasan, dan harmonisasi dengan sektor lain.

"Salah satunya adalah kaitannya dengan urusan pajak. Kalau sudah tercatat kan mudah penghitungan dan pemungutan pajaknya. Ini juga akan memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara sehingga akan menunjang pembangunan di sektor lain," ujar Jerry.

Selain dari pajak, negara juga akan diuntungkan dalam hal jaminan keamanan negara, baik dalam hubungannya dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau keamanan moneter dan fiskal.

Kasus pelanggaran konsumen dapat ditekan

Para konsumen pun akan mendapatkan perlindungan. Jerry berharap bursa kripto dapat mencegah kasus-kasus pelanggaran yang merugikan konsumen seperti banyak terjadi di luar negeri.

"Beberapa waktu lalu ada yang melarikan dana nasabah hingga triliunan di luar negeri. Ada lagi token-token yang belum terverifikasi dan sebagainya. Ini jelas akan merugikan konsumen dan masyarakat yang bertransaksi kripto. Kami berharap hal itu bisa dicegah dan diminimalkan terjadi di Indonesia," ujar Jerry.

Indonesia bisa jadi negara pertama

Menurut Jerry, pembukaan bursa akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang memberikan fasilitasi bagi pengembangan kripto melalui bursa.

"Kami sadar bahwa kripto adalah masa depan dan terobosan yang tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi telah menciptakan banyak hal-hal baru dan kita tidak seharusnya menolaknya, tetapi mengakomodasinya dengan tetap mempertimbangkan keamanan bagi negara dan masyarakat," kata Jerry.

Magazine

SEE MORE>
Fortune Indonesia 40 Under 40
Edisi Februari 2024
Investor's Guide 2024
Edisi Januari 2024
Change the World 2023
Edisi Desember 2023
Back for More
Edisi November 2023
Businessperson of the Year 2023
Edisi Oktober 2023
Rethinking Wellness
Edisi September 2023
Fortune Indonesia 100
Edisi Agustus 2023
Driving Impactful Change
Edisi Juli 2023

Most Popular

Astra International (ASII) Bagi Dividen Rp17 Triliun, Ini Jadwalnya
Mengenal Proses Screening Interview dan Tahapannya
Cara Mengaktifkan eSIM di iPhone dan Cara Menggunakannya
Digempur Sentimen Negatif, Laba Barito Pacific Tergerus 61,9 Persen
Perusahaan AS Akan Bangun PLTN Pertama Indonesia Senilai Rp17 Triliun
SMF Akui Kenaikan BI Rate Belum Berdampak ke Bunga KPR Bersubsidi