Jakarta, FORTUNE – Otoritas pajak Prancis berhasil mengidentifikasi properti kolam renang yang menghindari pajak dengan bantuan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Jumlah pajak yang belum dibayarkan ini dilaporkan mencapai 10 juta euro atau lebih dari Rp148 miliar.
Dikutip dari The Guardian, sistem AI ini dikembangkan oleh raksasa teknologi Google dan perusahaan teknologi informasi Prancis Capgemini.
Cara kerjanya adalah dengan melacak properti kolam renang dari foto gambar udara. Selanjutnya, teknologi tersebut akan melakukan pemeriksaan dengan menyesuaikan basis data pendaftaran tanah oleh pemerintah.
Dalam keterangan resminya, otoritas pajak Prancis mengeklaim telah menemukan 20.536 properti kolam renang yang tersembunyi ini dari setidaknya sembilan wilayah. Temuan ini berdasar atas uji coba pada Oktober 2021.
Pemerintah Prancis menetapkan aturan bagi warganya yang merenovasi rumah, termasuk menambah kolam renang, mesti melapor ke kantor pajak. Sebab, ada klausul pajak properti yang didasarkan pada nilai sewa properti.
Kolam renang seluas 30 meter persegi akan dikenakan pajak tambahan sekitar 200 euro atau lebih dari Rp2,9 juta.
Potensi pajak
Prancis dilaporkan memiliki sekitar 3,2 juta kolam renang pribadi pada 2020, menurut data dari Statista yang dikutip oleh BBC.
Penjualan properti ini sebenarnya telah melonjak bahkan sebelum COVID-19 mewabah. Namun, lantaran pembatasan sosial menghendaki warga bekerja dari rumah, tren kenaikan pemasangan kolam renang pribadi pun berlanjut.
Menurut keterangan otoritas pemerintah Prancis, program AI khusus untuk kolam renang ini akan diterapkan dalam skala nasional tahun depan. Perluasan ini berpotensi menghasilkan 40 juta euro atau lebih dari Rp595 miliar.
Pemerintah menyatakan perangkat lunak itu pada akhirnya dapat digunakan untuk menemukan bangunan tambahan rumah, seperti teras atau gazebo, yang juga dikenai pajak dalam properti.
“Kami secara khusus menargetkan perluasan rumah seperti beranda, tetapi kami harus yakin bahwa perangkat lunak dapat menemukan bangunan dengan tapak yang besar dan bukan kandang anjing atau rumah bermain anak-anak,” ujar Antoine Magnant, Wakil Direktur Jenderal Keuangan Publik, kepada koran Le Parisien.
Pemerintah Prancis melacak kolam renang pribadi ini usai mendapatkan kritik dari pemerhati lingkungan. Properti tersebut mestinya dilarang apalagi di tengah kondisi iklim panas yang memicu kekeringan, serta terjadinya pembatasan air.
Menurut Sekretaris Nasional Europe-Ecology-the Greens (EELV), Julien Bayou, Prancis harus menyikapi air secara berbeda. Menurutnya, dengan persediaan air minum yang terbatas, maka masuk akal membatasi penggunaan air untuk tujuan rekreasi.
“Tantangannya bukan melarang kolam renang, tapi menjamin kebutuhan air yang penting bagi kita,” katanya.
