Jakarta, FORTUNE – Forum B20, khususnya Digitalization Task Force, menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inovatif dan inklusif. Saran tersebut menjadi penting di tengah baiknya prospek sektor tersebut pada masa mendatang.
Chair B20 Digitalization Task Force sekaligus Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Ririek Adriansyah, mengatakan perekonomian digital setara dengan 15,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) global. Lalu, diperkirakan 70 persen dari nilai yang diciptakan dalam perekonomian pada dekade berikutnya akan bergantung pada infrastruktur digital yang mendukung bisnis digital.
“Sangat penting untuk mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital untuk membuka pertumbuhan dan membantu dalam membangun ketahanan di seluruh negara,” kata Ririek dalam keterangan kepada media usai puncak konferensi B20, Senin (14/11).
Perekonomian digital dalam 15 tahun terakhir telah tumbuh 2,5 kali lebih cepat dari PDB Global. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia, hampir satu miliar orang ditaksir baru terhubung dengan internet secara global pada 2023. Itu setara dengan 66 persen penetrasi internet global.
Data dari Microsoft Manufacturing Report (2019) menunjukkan pada aspek infrastruktur digital diperkirakan akan ada tambahan nilai US$19,5 triliun dari pengembangan big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan Internet of Things (IoT).
“Lebih luas lagi, digitalisasi juga membawa dampak positif bagi lingkungan,” ujar Ririek. Dia mengutip kajian Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang menunjukkan digitalisasi berpotensi mengurangi emisi karbon hingga 15 persen.
Tantangan perekonomian digital
Meski perekonomian digital menyimpan manfaat besar, pengembangannya berisiko terganjal kesenjangan digital. Ririek berpendapat masyarakat belum dapat merasakan ekosistem perekonomian digital yang inklusif.
Menurut B20 Digitalization Task Force, ada empat hambatan utama digitalisasi ekonomi, seperti faktor tingkat kesiapan pada sisi pemerintah maupun industri untuk memanfaatkan digitalisasi sebagai pendorong utama ekonomi.
Selanjutnya, tantangan penyediaan infrastruktur dan literasi digital di tiap kawasan. Lalu, dukungan tidak memadai bagi digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta isu keamanan siber dan hak dasar di era digital.
“Sebagai upaya untuk mengatasi tantangan ini, B20 Digitalization Task Force merumuskan empat poin policy recommendations yang relevan, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
Poin pertama dalam rekomendasi kebijakan itu mendorong pemerataan konektivitas secara universal demi menjembatani kesenjangan digital. Kedua, membangun fondasi bagi perekonomian digital yang berkelanjutan dan tangguh. Kemudian, membangun pola pikir dan literasi digital bagi setiap individu maupun pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital. Terakhir, upaya penguatan keamanan siber demi memberikan perlindungan terbaik bagi pengalaman pengguna.
Ririek menyatakan Telkom ikut mendorong pengembangan ekonomi digital Indonesia melalui beragam upaya pada tiga kapabilitas bisnisnya: infrastruktur digital, platform digital, serta layanan digital.
