Dipilih Jadi Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak Ternyata Fans Kripto

Selama menjabat sebagai bendahara negara pada era kepemimpinan PM Boris Johnson, Sunak membantu mengantarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Layanan Keuangan dan Pasar, demikian CoinDesk.

Jika RUU itu sah menjadi UU, regulator lokal dapat memiliki kekuasaan lebih luas atas industri kripto, dimulai dengan membawa aset kripto yang dipatok aset lain, seperti stablecoin, ke dalam lingkup peraturan pembayaran.

Sunak juga menugaskan Royal Mint, produsen koin Inggris, untuk membuat koleksi NFT.

“Ini adalah bagian dari rencana kami untuk memastikan industri jasa keuangan Inggris selalu menjadi yang terdepan dalam teknologi dan inovasi,” katanya.

Pada Januari lalu, Sunak mengatakan aset kripto menawarkan kepada orang-orang cara baru untuk bertransaksi dan berinvestasi. Namun, dia memberikan penekanan pada aspek perlindungan konsumen, serta dukungan terhadap inovasi di pasar aset kripto.

Dia pun berpandangan positif terhadap mata uang digital bank sentral (CBDC) karena menganggap dapat menguntungkan bisnis dan konsumen.

Di tengah kabar penunjukkan PM baru Inggris, House of Commons, majelis rendah Parlemen Inggris, memutuskan untuk memasukkan aset kripto ke dalam ruang lingkup yang akan diatur melalui RUU Jasa Keuangan dan Pasar. 

RUU tersebut mencakup langkah-langkah untuk memperluas peraturan lama ke stablecoin dengan berfokus pada masalah pembayaran. Stablecoin merupakan aset kripto yang dipatok ke aset lain seperti dolar Amerika Serikat atau emas.

"Intinya di sini adalah untuk memperlakukan kripto seperti bentuk aset keuangann, dan membawanya ke dalam lingkup peraturan untuk pertama kalinya," kata anggota Parlemen Inggris, Andrew Griffith, seperti dikutip dari CoinDesk.

Industri kripto lokal, yang baru-baru ini menyambut baik berita penunjukan Sunak sebagai PM, menyambut baik upaya untuk memberikan pengakuan hukum terhadap aset digital secara luas.

"Departemen Keuangan akan berkonsultasi tentang pendekatannya dengan industri dan pemangku kepentingan sebelum menggunakan kekuatan untuk memastikan kerangka kerja mencerminkan manfaat dan risiko unik yang ditimbulkan oleh aktivitas kripto," kata Griffith.

Menurutnya, dimasukkannya kripto dalam cakupan RUU akan memastikan pemerintah menanggapi perkembangan di sektor kripto dengan cepat.  

Sebelum disahkan menjadi UU, RUU tersebut harus melalui House of Lords, majelis tinggi Parlemen, dan kemudian diikuti dengan persetujuan kerajaan oleh Raja Charles III.